Berita Kabupaten Banjar

Ancaman Jika Selama Masa Pra Kampanye Parpol Dilarang Pasang Atribut di Tempat Umum

Anggota Bawaslu Banjar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Hairul Falah mengingatkan partai peserta pemilu

Ancaman Jika Selama Masa Pra Kampanye Parpol Dilarang Pasang Atribut di Tempat Umum
Banjarmasinpost.co.id/Hari Widodo
Anggota Bawaslu Banjar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Hairul Falah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Anggota Bawaslu Banjar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Hairul Falah mengingatkan partai peserta pemilu untuk tidak memasang atribut partai di tempat umum selama masa pra kampanye.

Dia menjelaskan, PKPU No 5/2018 menyebutkan masa kampaye pemilu berlangsung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sedangkan, kampanye media seperti media cetak, elektronik, media online 24 Maret sampai dengan 13 April 2019.

Sedangkan saat ini, masih belum masuk masa kampanye atau masa pra kampanye. Sementara, partai dan nomor urut sudah ditetapkan.

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari Ini 15 Ramadhan, Kamis 31 Mei 2018 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Lainnya

"Terkait itulah saat ini dilarang memasang atribut partai baik logo maupun nomor urut dalam bentuk spanduk maupun baliho. Bagitu pula, melalui media online,"kata Hairul Falah.

Partai hanya diperkenankan memasang atribut baik bendera, logo maupun nomor urut di sekretariat partai.

Oleh sebab itulah, sekretariat partai harus dipasang papan nama dan diberitahukan kepada Ketua RT setempat.

"Nanti ketika ada laporan kita bisa tindaklanjuti," terang Hairul.

Baca: Live Indosiar! LIVE STREAMING Persib vs Bhayangkara FC Liga 1 2018 via Indosiar Vidio.com

Hairul Falah menambahkan, partai boleh melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk pertemuan terbatas dengan jumlah 250 orang.

Selama sosialisasi, terangnya, partai diperbolehkan memasang bendera ataupun baliho partai.

"Silahkan melakukan pertemuan terbatas. Tetapi diberitahukan sebelumnya kepada KPU, Bawaslu dan aparat terkait," terang Hairul.

Hairul mengingatkan, jika terjadi pelanggaran maka sanksinya cukup berat baik sanksi administrasi dengan menurunkan atribut partai bahkan ada sanksi pidana.

Sanksi ini diberikan jika ada unsur sengaja melakukan pelanggaran. Artinya, setelah disampaikan surat edaran maupun UU No7/2017 sudah disampaikan namun tetap terjadi pelanggaran.

"Ini bisa dikenakan sanksi administasi bahkan pidana. Cukup berat sanksinya berupa denda sampai hukuman kurungan,"kata Hairul.

Hadir sebagai Pembicara Ketua Bawaslu Kalsel Ir Iwan Setiawan, Anggota Bawaslu Kalsel Aris Mardiono serta Ketua Bawaslu Banjar Ramliannoor.  (banjarmasinpost.co.id/hari widodo) 

Penulis: Hari Widodo
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help