Berita Banjarbaru

Indeks Kebebasan Sipil di Kalsel di Bawah Nasional, Ternyata Ini Gara-garanya

Kalsel hingga kini masih diangka 64 di 2017 dari 2016 lalu diangka 56. Artinya dalam setahun kenaikan indeks kebebasan sipil Kalsel

Indeks Kebebasan Sipil di Kalsel di Bawah Nasional, Ternyata Ini Gara-garanya
banjarmasinpost.co.id/ibrahim ashabirin
SDN Kiwa1 Rantau Khataman Alquran 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Perda syariah dan penamaan berbasis satu keyakinan ternyata memengaruhi indeks kebebasan di Provinsi Kalsel. Akibatnya hingga kini indeks kebebasan sipil Kalsel masih terus di bawah rata-rata nasional 72,46.

Kalsel hingga kini masih diangka 64 di 2017 dari 2016 lalu diangka 56. Artinya dalam setahun kenaikan indeks kebebasan sipil Kalsel hanya delapan persen.

Ada empat indikator yang memengaruhi kebebasan sipil yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Baca: 2 Link LIVE STREAMING Indosiar Persib Bandung vs Bhayangkara FC Liga 1 via Vidio.com

Namun yang paling memberi nilai rendah terhadap indeks kebebasan sipil Kalsel sebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Taufiq Sugiono adalah variabel kebebasan berkeyakinan.

Selama ini kebebasan berkeyakinan di Kalsel ujar Taufiq lebih menerapkan norma keagamaan tertentu dalam praktik tata negara. Salah satunya adalah perda syariah.

Baca: Hadir di Kalsel! The Galeria Mall dengan Konsep Mal Megah di Sini Lokasinya

"Dari perspektif kebangsaan ini memberi dampak itu, tapi dari sisi kemasyarakatan kita sebagai pemeluk agama tertentu tentu perda syariah bagus sekali," ujarnya, Kamis (31/05/2018) kepada Banjarmasinpost.co.id

Termasuk yang muatan lokal di sekolah dasar yang mengharuskan khatam quran hingga kelas enam sebut Taufiq tidak mencermintakan demokrasi. Pasalnya nama yang digunakan adalah khatam quran.

Baca: Miris! Tak Punya BPJS, Ibu dan Anak yang Alami Luka Bakar Ini Berharap Bantuan Hamba Allah

Khatam quran menurutnya seharusnya tidak dijadikan nama muatan lokal namun lebih umum dengan muatan lokal kearifan keagamaan masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan nama itu Kalsel lebih terbuka dengan semua agama tidak hanya agama mayoritas.

Didalamnya juga tetap muatan lokal khatam Quran hanya saja induk namanya bukan khatam quran. "Khatam quran itu bagus sekali, dan positif harus dilestarikan, karena menguatkan karakter masyarakat beragama dengan mempelajari Alquran, tapi namanya itu yang tampak deskriminatif," jelasnya.

Konsep demokrasi sendiri ujarnya merupakan konsep yang menjaga keseimbangan seluruh keyakinan yang ada di dalamnya. Namun meski harus demokrasi, juga tidak meninggalkan kearifan budaya dan kearifan keagamaan mayoritas.

Selain itu perda ramadhan sebutnya juga menjadi salah satu penyumbang sulitnya indeks kebebasan sipil di Kalsel meningkat.

Pada dasarnya menurut Taufiq hal seperti itu bisa saja diatasi agar tak mengurangi perspektif kebangsaan dengan pemberian nama yang benar. Dengan nama yang benar nantinya takkan membuat timbul kekhawatiran dan ketakutan bagi kelompok tertentu.

(Banjarmasinpost.co.id /miln)

Penulis: Milna Sari
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help