TAJUK

Menanti Nurani Parpol

SILANG pendapat soal boleh tidaknya bekas narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, masih hangat bergulir.

Menanti Nurani Parpol
Warta Kota/Henry Lopulalan
Warga mengamati profil daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI 2014 yang diumumkan kepada publik lewat situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di www.kpu.go.id, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013). Pada profil yang ditampilkan dalam situs web KPU tersebut, publik dapat menilai profil diri anggota DCS dan masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada KPU.

SILANG pendapat soal boleh tidaknya bekas narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, masih hangat bergulir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap keukeuh melarang bekas napi korupsi maju sebagai caleg, apapun risikonya. Di sisi lain, mereka yang kini masih duduk di lembaga legislatif, menyuarakan penolakannya atas sikap lembaga penyelenggara ‘pesta rakyat’ tersebut.

Terlepas dari dua keinginan yang saling bertolak belakang, sebenarnya kuncinya ada pada partai politik yang nantinya bakal jadi kuda tunggangan mereka yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Kalau memang seseorang dinilai tidak kapabel, tentunya bisa menjadi pertimbangan. Toh, bagaimanapun itu nilai-nilai moral bisa menjadi alat ukur apakah akan menguntungkan parpol atau tidak.

Dan, ironi yang kerap kita dapati, meski secara moral si Fulan tidak layak, namun sudut pandang parpol bisa berkata lain.Bahasa sederhananya, ketika sudah bicara ‘kesepamahaman’ tentu persoalan moral bisa menjadi bias. Bahasan candaannya; asal tahu sama tahulah!

Yang pasti, persoalan (moral) boleh tidaknya mereka yang pernah ‘tersesat’ karena tindakan melawan hukum (korupsi), ini bakal semakin mengkristal menjelang ‘pesta rakyat’. Dan, ini tentunya bakal menjadi pertaruhan politik yang krusial bagi partai-partai politik yang bakal berlaga pada 2019 mendatang.

Dan, kita pun ikut tergelitik ketika Presiden Joko Widodo –entah apakah sekadar guyon atau memang memberikan solusi mujarab dari masalah tersebut – meminta KPU menandai caleg bekas terpidana kasus korupsi. Solusi menarik Jokowi ini kontan disahuti nyinyir orang-orang di parlemen. Mereka tetap berpegang bahwa UU secara tegas menyatakan bahwa mantan napi, termasuk koruptor, memiliki hak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sejauh hak politiknya tidak dicabut oleh lembaga peradilan.

Dan, memang logika sederhana, bahwa semua itu terpulang kepada rakyat sebagai pemilih. Dengan kata lain, rakyat kini tidak bodoh yang bisa begitu saja mudah ‘terpedaya’ oleh sesuatu yang tidak dipahaminya. Toh, faktanya nanti di lapangan bisa berbeda. Fakta bahwa emosi yang tumbuh di masyarakat bisa mudah tersilapkan karena situasi dan kondisi. Contohnya seperti ini. Si Fulan yang sebelumnya adalah bekas napi (korupsi) tentunya berupaya keras bagaimana agar dirinya dipilih. Fakta bahwa sosok-sosok seperti Fulan ini, memiliki daya tarik yang kuat karena ditunjang oleh finansial. Inilah, kadang yang harus kita akui masyarakat kerap tersilapkan ketika menghadapi situasi seperti itu.

Fakta bahwa sebenarnya tidak sulit membelokkkan emosi masyarakat, terlebih ketika mereka harus menghadapi tekanan hidup (ekonomi) yang semakin berat. Jadi, di sini kita bertanya kepada nurani pengelola partai politik, apakah bangsa ini akan terus dicekoki oleh impian-impian tak berujung manis dengan hadirnya sosok-sosok yang memiliki cacat moral? (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved