Berita Hulu Sungai Tengah

Plt Bupati HST Ini Tepis Status WDP Keuangan Daerah Terkait OTT Abdul Latif

Menurut Chairansyah, hal tersebut karena Pemkab HST gagal membayar proyek fisik yang telah dilaksanakan, akibat perkiraan yang meleset.

Plt Bupati HST Ini Tepis Status WDP Keuangan Daerah Terkait OTT Abdul Latif
Istimewa
HA Chairansyah, Plt Bupati HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Plt Bupati Hulu Sungai Tengah HA Chairansyah menepis jika status keuangan APBD HST yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI, terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati HST non aktif H Abdul Latif oleh KPK 5 Januari 2018 lalu.

Menurut Chairansyah, hal tersebut karena Pemkab HST gagal membayar proyek fisik yang telah dilaksanakan, akibat perkiraan yang meleset.

Dijelaskan, pada APBD 2017, Pemkab tak menyangka ada pemotongan dana dari pusat di daerah-daerah termasuk HST yang membuat APBD HST saat itu menyusut. Hal tersebut di luar perkiraan, karena diasumsikan saat itu pendapatan daerah dari dana pusat yaitu dana alokasi umum dan khusus dikisaran yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca: Bayar THR dan Gaji ke 13 ASN, Bank Kalsel Barabai Siapkan Rp 70 Miliar

Ternyata perkiraan tersebut meleset, jadinya kita gagal melakukan pembayaran,”kata Chairansyah tanpa penjelasan lebih jauh.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans7 MotoGP Italia 2018 di Sirkuit Mugello Minggu 3 Juni 2018

Sementara, berdasarkanhasil pemeriksaan atas LKPD 2017 oleh BPK RI terhadap Pemkab HST, disebutkan, BPK RI menemukan kelemahan system pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan.

Baca: 2 Link LIVE STREAMING Indosiar Persib Bandung vs Bhayangkara FC Liga 1 via Vidio.com

Antara lain, penyusunan APBD 2017 tidak sesuai pedoman yangberlaku, sehingga terjadi pengeluaran anggaran yang tidak cukup dana.

Dampaknya, menimbulkan kewajiban pemkab HST membayar sebesar Rp 62.613.407.309,52 serta penggunan sisa dana transfer yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp 48.735.547,471,41.

Selain itu, terkait penyertaan modal PDAM Tirta Dharma yang tidak diyakini kewajarannya, serta penyertaan modal pada dua BUMD yang tak didukung bukti kepemilikan yang lengkap.

Catatan BPK lainnya, terkait penerima dana hibah yang tak sesuai ketentuan, di antaranya tak memiliki surat keterangan domisili danperaturan bupati tentang hibah belum mutahir.

Penyelesaian 13 paket pekerjaan belanja modal 2017 juga dinilai mengalami keterlambatan, 12 di antaranya melewati akhir tahun anggaran serta belum membayar denda keterlambatan maksimal Rp 4.270.134.719,90.

Selain itu, pelaksanaan dua paket kegiatan belanja modal Gedung Bangunan Tahun 2017 pada RSUD Damanhuri dan Sekretariat Daerah volomenya kurang senilai Rp 597.538.563,86. Sejumlah rekomendasipun disampaikan BPK RI Perwakilan KAlsel.

Antara lain menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP Rs Damanhuri Barabai agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 580.782.808,57 ke kas daerah Pemkab HSTdan PPK Rehabilitsi Balai Rakyat kelebihan pembayaran sebesar Rp 16.755.755,29 ke kas daerah.

Plt Bupati HST Chairansyah mengatakan, pihaknya berupaya memperbaiki segala kekurangan yang menjadi catatan BPK tersebut, sehingga HST kembali meraih opini wajar tanpa pengecualiasn sebagaimana selama ini diraih daerah Bumi Murakata ini. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved