Berita Hulu Sungai Tengah

Inilah Rekomendasi BPK Kepada Pemkab HST Pada Perubahan APBD 2018 Mendatang

Antara lain karena dinilai sistem penyusunan keuangan yang masih lemah, hingga menimbulkan utang saat melaksanakan proyek

Inilah Rekomendasi BPK Kepada Pemkab HST Pada Perubahan APBD 2018 Mendatang
Hanani
Kantor Bipati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - BPK RI telah memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap hasil laporan keuangan Pemeritah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Antara lain karena dinilai sistem penyusunan keuangan yang masih lemah, hingga menimbulkan utang saat melaksanakan proyek pembangunan fisik pada 2017 lalu.

Terkait hal tersebut, BPK memberi sejumlah rekomendasi agar Bupati HST menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menetapkan sumber dan besaran penganggaran penerimaan pembiayaan saat menyusunm APBD berikutnya.

Baca: Jadwal Buka Puasa dan Sholat Maghrib Jumat 1 Juni 2018 - Hari ke 16 Ramadhan 1439 H di Kota Besar

Baca: Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs PSIS Semarang Liga 1 2018 Pekan 12 Malam Ini

"Mulai pada APBD Perubahan 2018 mendatang, harus didukung dasar analisa dan perhitungan yang sesuai ketentuan UU yang berlaku. Juga mempertimbangkan sisi dana transfer dan dana lain yang dibatasi penggunaannya," demikian isi rekomendasi yang disampaikan kepala Perwakilan BPK R1 Kalsel. Tornanda Syaifullah, pada surat hasil pemeriksaan LKPD 2017 Pemkab HST.

Baca: Bunuh Ayah Kandung, Ternyata Begini Kondisi M Rifai

BPK juga merekomendasikan agar Bupati HST memberikan izin pemanfaatan aset milih pemerinta daerah oleh PDAM Tirta Dharma melalui mekanisme penyertaan modal.

Serta menginstruksikan kepada BPKAD untuk berkoordinasi dengan penyedia SIMDA BMD terkaiyt perbedaan KIB dan Neraca, dan melakukan rekonsiliasi atas perbedaan nilai aset peralatan mesin,gedung dan bangunan, jaringan irigasi dan jaringan aset tetap lainnya.

Termasuk akumulasi penyusutan yang tercatat di neraca dan KIB. Sedangka soal dana hibah dimana 26. Badan/lembaga/organisasi tak memiliki surat keterangan domisili dan Perbup tentang hibah yang belum du perbaharui, BPK meminta Bupati HST menginstruksikan kepala SKPD terkait agar melaksanakan verifikasi persyaratan penerima hibah, dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Sementara, terkait terkait penyertaan modal PDAM yang tidak diyakini kewajarannya, bupati juga diminta menginstruksikan dewan pengawas PDAM dan Bagian Perekonomian, memantau penyelesaian hukumnya karena ada senilai Rp 4.741.187.138 yang masih harus dipertanggungjawabkan.

Juga mengungkapkan hasil penyelesaian kasus dalam laporan keuangan, menetapkan status aset pada KIB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 22. 103.027.630 yang dimanfaatkan PDAM namun belum ditetapkan statusnya melalui mekanisme penyertaan modal.

Khusus untuk pembangunan ruang perawatan kelas I,II, VIP dan Super VIP, Rs H Damanhuri Barabai agar menginstruksikan PPK menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp 580. 782. 808 ke kas daerah.

Demikian pula kelebihan pembayan Rp 16. 755.755 untuk rehab Balai Rakyat, agar dikembalikan ke kas daerah. Untuk penjelasan Bupati HST atas tindak lanjut rekomendasi itu, pemkab diberi waktu 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.

Sebelumnya, PLT Bupati HST HA Chairansyah menyatakan segera melakukan rapat koordinasidengan SKPD terkait rekomendasi tersebut, serta akan melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang agar kekeliruan yang sama tak terulang kembali, dan HST kembali mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved