Kasus Netrallitas ASN di Pilkada Tala

Kecewa Tuntutan JPU, Direktur LSM Merah Putih Tak Yakin Tuntutan Jaksa Bikin ASN Jera

Bagaimana hukum memberi efek jera bagi ASN yang lainnya kalau tuntutan pidana hanya penjara satu bulan dan denda Rp 600 ribu.

Kecewa Tuntutan JPU, Direktur LSM Merah Putih Tak Yakin Tuntutan Jaksa Bikin ASN Jera
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Lima ASN tersangka kasus netralitas ASN di Pilada Tala, seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pelaihari 

BANJARMASONPOST.CO.ID, PELAIHARI - Direktur LSM Merah Putih Tanahlaut, M Hardiansyah merasa kecewa mendengar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap lima terdakwa perkara netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Hardiansyah, bagaimana hukum memberi efek jera bagi ASN yang lainnya kalau tuntutan pidana hanya penjara satu bulan dan denda Rp 600 ribu.

"Harusnya dituntut maksimal karena semua keterangan saksi fakta dan saksi ahli sangat jelas menerangkan bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam Pilkada serentak," katanya.

Baca: Terungkap, Hp Milik Gazali Dipakai Foto Bersama Ortu Peserta Pilkada Tanahlaut di Lapas Sukamiskin

Baca: Diduga Tidak Netral di Pilkada Tala, Lima ASN Terancam Penjara Satu Bulan dan Denda Rp 600 Ribu

pakai Foto Bersama Ortu Peserta Pilkada Tanahlaut di Lapas Sukamiskin

Menurut Hardiansyah, jika tuntutan tinggi dampaknya memberi efek jera bagi ASN yang lainnya agar menjaga netralitas selama Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Riza Oktavian menjelaskan tuntutan penjara satu bulan jika putus, wajib dijalani para terdakwa.

Kemudian jika tidak membayar denda sebesar Rp 600 ribu. Maka para terdakwa itu masing-masing menjalani kurungan selama 15 hari. (Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved