Tajuk

Menanti Guru Pendamping Khusus

Ada hal spesifik saat masa penerimaan anak didik baru nanti. Salah satunya yakni akan adanya anak didik yang memerlukan bimbingan khusus

Menanti Guru Pendamping Khusus
BANJARMASINPOST.co.id/milna sari
Sadikin dengan sabar mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, meski dirinya sendiri mengalami kekurangan fisik (Difabel). Foto diambil Jumat (6/10/2017) 

JELANG tahun ajaran baru, pemerintah daerah (pronvisi, kabupaten/kota) sibuk mempersiapkan diri menerima anak didik baru.

Ada hal spesifik saat masa penerimaan anak didik baru nanti. Salah satunya yakni akan adanya anak didik yang memerlukan bimbingan khusus. Mereka adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang akan ditampung di sekolah inklusi.

Ini adalah sekolah umum, bukan seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Peserta didiknya anak-anak berkemampuan biasa dan anak-anak yang memiliki perbedaan dalam beberapa faktor. Misalnya, kasih sayang, intelegensi atau emosi.

Spiritnya, dunia pendidikan tidak ingin ada pembedaan layanan untuk anak-anak pada umumnya dan ABK. Mungkin dalam satu sekolah, dengan ratusan anak didik, terdapat beberapa ABK.

Bagaimana daerah melalui Dinas Pendidikan menyiapkan semua itu? Lebih khusus lagi, bagaimana dengan kepala sekolah dan gurunya? Sekolah inklusi sudah ada aturannya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

Dinyatakan, seluruh sekolah yang kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi, kota ataupun kabupaten, wajib menyediakan pendidikan inklusi. Jadi, pemerintah daerah (Dinas Pendidikan hingga jajaran Kepsek dan guru) harus menerima ABK. Mereka harus melayani, harus siap pula menyediakan sarana dan prasarananya.

Namun kenyataannya hingga menjelang tahun ajaran baru 2018, pemerintah daerah tetap saja kelabakan. Padahal, tidak semua sekolah merupakan sekolah inklusi.

Memang tak memungkinkan guru biasa selalu mendampingi ABK tiap tatap muka. Perlu ada guru pendamping khusus untuk ABK. Bahkan tidak semua sekolah inklusi memilikinya.

Dampak lain yang muncul oleh situasi dan kondisi tersebut yakni ada saja orangtua yang harus membiayai guru khusus untuk mendampingi sang anak. Bagi yang mampu, tentu hal itu tak masalah. Tapi, bagaimana dengan orangtua yang tidak mampu?

Mereka tentu saja mengharapkan dan mengandalkan pemerintah. Tapi pemerintah kerap menyatakan alokasi anggaran minim sebagai kendala.

Biarpun sekolah inklusi berteriak sangat memburuhkan sekian guru pendamping, tetap saja pemerintah berkelit dengan dalih minimnya anggaran. Ironisnya, kalau mengalokasikan anggaran perjalanan dinas begitu cepatnya disahkan.

Termasuk ketika mengalokasikan pengadaan kendaraan dinas atau gedung/kantor baru. Tapi ketika masyarakat minta guru pendamping ABK, bertahun-tahun tak kunjung ada kejelasannya.

Mudah-mudahan, tidak ada pejabat daerah yang mengatakan hal itu urusan yang bikin kebijakan (pemerintah pusat). Padahal faktanya, anak-anak ABK itu adalah warga daerahnya yang perlu diayomi.

Harapan masyarakat, pemerintah daerah segera merekrut guru pendamping ABK. Jangan berlarut-larut atau banyak alasan. Semoga. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved