Berita Hulu Sungai Utara

1.600 Honorer HSU Bakal Dievaluasi, Bakal Dikurangi?

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berencana untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja

1.600 Honorer HSU Bakal Dievaluasi, Bakal Dikurangi?
Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati
Suasana Pemkab HSU 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berencana untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja honorer yang saat ini membantu pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh SKPD.

Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para tenaga honorer, mengingat adanya laporan tenaga honorer yang hanya terdaftar nama namun tidak aktif dalam bekerja.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) HSU M Taufik megatakan pihaknya mendapat laporan masih ada honorer yang hanya ikut mencantumkan nama dan mendapat gaji setiap bulan namun tidak disiplin bekerja.

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari Ini 19 Ramadhan, Senin 4 Juni 2018 di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lainnya

Karenanya pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan ulang dari jumlah honorer di seluruh SKPD yang berjumlah 43 SKPD termasuk kelurahan. Usai pendataan ulang jumlah honorer, juga dilakukan pendataan kebutuhan dari setiap SKPD. Jumlah honorer akan disamakan dengan jumlah kebutuhan SKPD.
“Pendataan sudah mulai dilakukan sejak Januari dan jika sampai Agustus masih ada SKPD yang belum melaporkan dianggap tidak memiliki dan tidak membutuhkan tenaga honorer,” ungkapnya. Tidak ada alasan bagi SKPD karena surat permintaan pendataan sudah diserahkan kepada seluruh SKPD.

Evaluasi dilakukan dengan cara adanya tes berupa tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh tim gabungan seperti BKD, inspektorat dan pihak terkait lainnya dan dipimpin oleh Bupati HSU Abdul Wahid. Uniknya tes ini dilakukan bukan hanya diikuti oleh tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja, namun juga dibuka untuk masyarakat umum.

“Nanti akan kami umumkan seluruh sebutuhan honorer termasuk dengan bidang dan jumlah orangnya, masyarakat bisa memilih disesuaikan dengan pendidikan dan memenuhi seluruh persyaratan,” ungkapnya.

Munajat, salah satu tenaga honorer Dinas Komunikasi dan Informatika HSU mengatakan menyetujui dengan adanya evaluasi ulang dari seluruh tenaga honor.

Baca: Pasca Ricuh di Perusahaan Tambang Emas IMK, Kapolda Kalteng Berkantor di Murungraya

Mengingat dirinya juga telah berupaya maksimal menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan sesuai dengan penugasan dalam perjanjian kerja.

Wanita yang telah dua tahun menjadi tenaga honorer ini berharap agar kebijakan lulus atau tidaknya dalam evaluasi tersebut bukan hanya berdasarkan hasil tes tertulis.

Melainkan juga dengan pertimbangan riwayat pekerjaannya selama ini, jika pengabdian dan kinerjanya baik diharapkan menjadi pertimbangan lebih.

Terpisah Bupati HSU Abdul Wahid mengatakan saat ini di 43 SKPD Pemda HSU ada sekitar 1600 tenaga kerja honorer, dari jumlah tersebut akan dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya dari seluruh SKPD.

Namun saat seleksi nanti juga akan membuka kesempatan untuk mayarakat umum. “Tidak menutup kemungkinan tenaga honorer lama akan digantikan oleh orang baru jika memang memenuhi syarat,” ungkapnya.

Untuk tenaga honorer seperti tenaga kebersihan, jaga malam dan supir bisa tetap dipertahankan di SKPD, kecuali memag pada kenyataannya kinerjanya tidak baik.

Menyinggung masalah upah tenaga honorer, saat ini setiap SKPD memiliki kebijakan sendiri dalam penentuan besaran gaji atau upah dan saat ini tim tengah menyusun penentuan berdasarkan pendidikan dan beban kerjanya.

“Seleksi dilakukan pada bulan Agustus, sehingga tiga bulan terakhir di 2018 mereka sudah ditetapkan nilai kontrak sesuai pertimbangan yang sudah masuk dalam anggaran perubahan,” ujarnya.

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved