Seputar Kalteng

Demokrat dan Golkar Batal Ajukan Hak Interpelasi pada Gubernur Kalteng, Ini Alasannya

Demokrat dan Golkar Batal Ajukan Hak Interpelasi pada Gubernur Kalteng, Ini Alasannya

Demokrat dan Golkar Batal Ajukan Hak Interpelasi pada Gubernur Kalteng, Ini Alasannya
banjarmasinpost.co.id
Pernyataan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat Kalteng yang menyatakan, membatalkan ikut melakukan interpelasi terhadap Gubernur Kalteng, Senin (4/6/2018). 

BANJARMASINPOST,CO.ID, PALANGKARAYA - Kisruh antara DPRD Kalteng dengan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, terkait, terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 33/2017, mulai melemah.

Pergub tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdampak pada pengembalian uang gaji anggota DPRD Kalteng selama lima bulan masing-masing anggota wajib mengembalikan sekitar Rp 25 juta, masih menjadi polemik.

Apalagi, dengan terbitnya pergub tersebut, awalnya disikapi dengan penentangan yang dilakukan tujuh Fraksi pendukung DPRD Kalimantan Tengah dengan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Sehingga suasana memanas, antara lembaga DPRD dan Pemprov Kalteng.

Munculnya, wacana hak interpelasi tersebut, karena Dewan menilai penerbitan Pergub 10/2018 oleh Gubernur dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan penggunaan hak interpelasi merupakan hasil rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng.

Namun, Senin (4/6/2018) rencana itu ditentang oleh dua pimpinan partai yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Mereka menegaskan, pihaknya melalui ketua fraksinya di dewan mencabut dukungan untuk penggunakan hak interpelasi kepada Gubernur, dan mengaskan membatalkannya.

"Saya mewakili Partai Golkar Kalteng bersama Ketua Fraksi Partai Golkar Kalteng, juga disini juga ada Ketua Partai Demokrat Kalteng dan Ketua Fraksi Partai Demokrat membatalkan rencana penggunaan hak interpelasi tersebut, kami tidak ikut dalam penggunaan hak interpelasi tersebut," ujar Ketua Harian Partai Golkar Kalteng, H Abdul Razak.

Menurut Razak, pihaknya lebih memilih menuggu hasil konsultasi antara Setdaprov Kalteng, dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait, Pergub tersebut, sehingga sementara ini tidak ikut-ikutan dalam penggunaan hak interpelasi yang direncanakan.

"Kami menunggu keputusan dari Mendagri terkait Pergub tersebut,"ujarnya. 

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari Ini 19 Ramadhan, Senin 4 Juni 2018 di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lainnya

Baca: Live Vidio.com! Live Streaming PS Tira vs Barito Putera Liga 1 2018 via Vidio.com UseeTV Malam Ini

Baca: Pasca Ricuh di Perusahaan Tambang Emas IMK, Kapolda Kalteng Berkantor di Murungraya

Senada ditegaskan, Ketua Partai Demokrat Kalteng, H Nadalsyah atau Koyem, yang menerangkan, pihaknya membatalkan rencana intervelasi ke Gubernur Kalteng, karena soal Pergub tersebut belum ada keputusan dari Mendagri, apakah bisa diakomudir, atau di revisi atau di batalkan, jadi kami tidak ikut dalam melalukan interpelasi di dewan," ujarnya.

Hingga, Senin (4/6/2018) belum ada sikap resmi dari lima fraksi lainnya, untuk juga melakuka hal yang sama dengan Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrat tersebut. Lima fraksi yang tetap bersikukuh melakukan interpelasi antara lain, Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra , Fraksi NasDem , Fraksi PAN dan Fraksi PPKB. (banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved