Berita Banjarmasin

Ibnu Sina Pastikan Sebelum Lebaran Idul Fitri 2018 Nama Dirut PDAM Bandarmasih Diumumkan

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina akan mengumumkan nama Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasin difininif sebelum Hari Raya Idul Fitri 2018.

Ibnu Sina Pastikan Sebelum Lebaran Idul Fitri 2018  Nama Dirut PDAM Bandarmasih Diumumkan
edi nugroho
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai sidang paripurna, Senin (28/05), di kantor DPRD kota setempat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina akan mengumumkan nama Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasin difininif sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah atau Lebaran Idul Fitri 2018 mendatang.

"Dan mudah-mudahan tak ada lagi komplain dan masalah dari nama nama Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasin difininif," kata Ibnu Sina, Senin (04/6/18).

Menurut Ibnu, pengumuman nama Dirut PDAM ini juga nanti sekaligus melengkapi nama jajaran direksi PDAM Bandarmasih lainnya. Pekan depan, siapa nama Dirut PDAM Bandarmasih sudah bisa diketahui masyarakat.

Sebelumnya, Ketua panitia seleksi (pansel) calon Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih, Ichwan Noor Khalik resmi mengadukan Ombudsman RI perwakilan Kalsel, ke Ombudsman pusat di Jakarta.

Baca: Usai Pemakaman, Beredar Foto Wanita Tentara Israel Asal Amerika Penembak Razan Najjar, Ini Profilnya

Baca: Ibunda Razan Najjar, Aku Ingin Melihatnya Pakai Gaun Pengantin Putih, Bukan Kain Kafan

"Laporan resmi ini kami buat karena justru Ombudsman Kalsel yang melakukan mal adminitrasi. Bukan, pansel Dirut PDAM yang melakukan mal adminitrasi. Surat pengaduan ini sudah kita layangkan ke Ombudsman RI pusat," kata Ichwan, kepada pers beberapa waktu lalu.

Menurut Ihwan, pasca melakukan seleksi Dirut PDAM Bandarmasih, pansel menerima laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Kalsel yang menganggap panitia melakukan mal adminitrasi dan tidak prosedural.

"Setelah itu, Ombudsman Kalsel meminta pansel Dirut PDAM Bandarmasih melakukan seleksi tambahan," katanya.
Ichwan bersikeras proses seleksi Dirut PDAM itu sudah benar dan artinya pembatasan wilayah itu tidak melanggar undang-undang. PDAM bukan bukan perusahaan itu bukanlah spesifik dan bukan hanya satu-satunya di Indonesia.

"PDAM sendiri itu ada di seluruh Indonesia sehingga dibatasi pelamar yang ada di Kalsel. Kami dianggap melakukan mal adminitrasi dan tidak prosedural," katanya.

Baca: Jadwal Lengkap! Siaran Langsung (Live) Piala Dunia 2018 Rusia di Trans7, Trans TV dan Transvision

Saat ini, sambung Ichwan, pansel Dirut PDAM Bandarmasih kini menggugat Ombudsman. Sebab, ombudsman sejak bertahun-tahun lalu telah melakukan pelanggaran mal adminitrasi berdasarkan pasal pasal 24, pasal 35 dan pasal 36 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Dijelaskannya, dalam pasal-pasal tersebut disebutkan prosedur yang wajib dipatuhi Ombudsman baik di daerah atau ombudsman pusat. Kesalahan fatalnya selama ini, Ombudsman Kalsel itu tak prosedural, yakni melihat kesalahan orang lain dan tidak melihat kesalahan diri sendiri.

Halaman
12
Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help