Home »

Video

Berita Tanahlaut

NEWSVIDEO - Sidang Putusan Kasus ASN Yang Tidak Menjaga Netralitas Dijaga Ketat Polisi

Lima Aparatur Sipil Negara (ASN)di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut yang dinyatakan bersalah dan terbukti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Lima Aparatur Sipil Negara (ASN)di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut yang dinyatakan bersalah dan terbukti tidak menjaga asas netralitas dalam Pilkada serentak 2018.

Mereka adalah Achmad Mustahdi, Gazali, Muhammad Noor, Rafiki Effendi dan Suharyo, masing-masing dipidana percobaan selama satu tahun dan membayar denda Rp 2,5 juta.

Apabila selama satu tahun itu, kelima ASN itu tidak jera dan tetap berperilaku negatif melanggar hukum pidana, kelimanya wajib menjalani kurungan badan dua bulan penjara.

Baca: Cuplikan Gol PS Tira vs Barito Putera di Pekan 12 Liga 1 2018, Skor Babak Pertama 1-0

Usai mendengar putusan majelis hakim, kelima terdakwa itu menyatakan menerima putusan majelis hakim dengan wajah sumringah.

Hakim ketua, Boedi Haryantho membacakan putusan musyawarah majelis hakim yang menghukum para terdakwa pidana dua bula penjara dengan syarat percobaan selama satu tahun, denda Rp 2,5 juta.

Dalam sidang pembacaan putusan itu, hal yang memberatkan para terdakwa karena tidak memberikan contoh taudalan kepada para bawahan, agar menjaga netralitas sebagai ASN selama tahapan Pilkada serentak berjalan hingga 27 Juni 2018 nanti.

Kemudian hal yang meringankan bagi para terdakwa, selama persidangan berlaku sopan dan santun serta pengabdian sebagai ASN tiga puluh tahun.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Pipit Susriana menyatakan Pikir-Pikir dengan putusan majelis hakim tersebut.

Baca: Kabar Duka dari Pengusaha Asal Kalsel, M Ramlan, Ayah Olla Ramlan dan Cynthia Ramlan Meninggal Dunia

Ketua tim jaksa penuntut umum, Adhya Satya Lambang Bangsawan menyatakan putusan majelis hakim itu terlalu ringan karena para terdakwa tidak dihukum. Hanya menjalani diluar tahanan selama satu tahun.

"Keputusa pikir-pikir itu kita konsultasikan dengan pimpinan. Tiga hari waktunya sangat cukup," katanya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Badrul Ain Sanusi Al Afif mengaku tidak melakukan upaya hukum setelah bermusyawarah dengan para terdakwa.

Menurut Badrul, upaya hukum tidak dilakukan karena para terdakwa juga tidak menjalani hukuman sesuai tuntutan jaksa.

"Jaksa menuntut satu bulan itu kurungan penjara dan denda Rp 600 ribu. Nyatanya putusan majelis hakim hanya percobaan satu tahun. Kita pasti menerima putusan majelis hakim tersebut," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help