Bertakwa

Para Kades di HSU Diminta Kelola Dana Desa Sesuai Aturan

Forum Komunikasi Persatuan Kepala Desa (FK Perkades) Kabupaten HSU menggelar silaturahmi dengan Bupati HSU

Para Kades di HSU Diminta Kelola Dana Desa Sesuai Aturan
Istimewa
Forum Komunikasi Persatuan Kepala Desa (FK Perkades) Kabupaten HSU menggelar silaturahmi dengan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK bertempat di Aula KH.DR. Idham Chalid Selasa (5/6/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Forum Komunikasi Persatuan Kepala Desa (FK Perkades) Kabupaten HSU menggelar silaturahmi dengan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK bertempat di Aula KH.DR. Idham Chalid Selasa (5/6/2018).

Silaturahmi dihadiri langsung Bupati H. Abdul Wahid HK beserta seluruh camat se HSU dan sejumlah kepala SKPD.

Ajang silaturahmi ini dimanfaatkan Bupati Wahid untuk memberikan arahan bagi kepala desa khususnya tentang pengelolaan dana desa.

Dalam arahannya Wahid mengutarakan rasa senang di bulan puasa ini dapat bersilaturahmi dengan para kepala desa.

"Alhamdulillah saya merasa sangat senang bisa bertemu dengan kepala desa di bulan puasa ini, tepatnya di hari ke dua puluh bulan puasa."jelas Wahid.

Wahid mengingatkan para kepala desa agar bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, pasalnya menurut Wahid Kepala desa adalah publik figur, sehingga perilaku baik perbuatan, ucapan sampai penampilan harus bisa menjadi contoh.

Forum Komunikasi Persatuan Kepala Desa (FK Perkades) Kabupaten HSU menggelar silaturahmi dengan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK bertempat di Aula KH.DR. Idham Chalid Selasa (5/6/2018).
Forum Komunikasi Persatuan Kepala Desa (FK Perkades) Kabupaten HSU menggelar silaturahmi dengan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK bertempat di Aula KH.DR. Idham Chalid Selasa (5/6/2018). (Istimewa)

Selain itu, Wahid juga minta agar para kepala desa bisa menjalin komunikasi yang harmonis dengan aparat desa, khususnya dengan BPD dan Ketua RT dalam membangun desa.

Hal penting yang juga harus menjadi perhatian menurut Wahid adalah kepala desa harus mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel serta memperhatikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang ada dan harus menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum.

Kepala desa juga diminta agar mendata warganya yang kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan yang nantinya akan dimasukkan dalam jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan ke BPJS Nasional. Selaian itu Wahid juga minta agar kepala desa selalu mendukung program pemerintah daerah termasuk program yang dilaksanakan oleh mitra pemerintah seperti PKK. (*/aol)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help