TAJUK

Salam Kepal Saja

SATU pelajaran berharga bagi aparatur sipil negara (ASN) datang dari kolega mereka di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahlaut (Tala).

Salam Kepal Saja
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Sidang kasus netralitas ASN pada Pilkada Tanahlaut di PN Pelaihari. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SATU pelajaran berharga bagi aparatur sipil negara (ASN) datang dari kolega mereka di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahlaut (Tala). Lima pegawai negeri di sana menjadi terdakwa pada Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari atas kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil) di kabupaten berjuluk Bumi Tuntung Pandang itu.

Sebelumnya, kelima abdi negara yang terdiri atas empat kepala dinas dan satu sekretaris kecamatan itu dilaporkan oleh pihak tertentu ke Sentra Gakkumdu yang meliputi Panwaslu Tanahlaut, Polresta Tanahlaut dan Kejari Pelaihari, karena kedapatan berfoto dengan ayah satu dari dua calon bupati Tala. Dalam foto yang diunduh di media sosial itu, keempat kadis tersebut bergaya sambil mengacungkan dua jari, yang bukan kebetulan identik dengan nomor urut calon petahana. Sedangkan si sekcam, meski berpose sendiri, juga menyimbolkan salam dua jari.

Kelima ASN tersebut didakwa telah melanggar Pasal 188 jo 71 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 188 ini berbunyi setiap Penyelenggara Negara atau pejabat Aparatur Sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja digunakan dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribuan rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Pasal 187 .

Tak hanya menjadi pesakitan di PN Pelaihari, empat dari lima ASN itu potensial mendapat sanksi lain. Ini setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenaikan pangkat setahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah setahun.

Kasus ini memang yang pertama di Kalimantan Selatan, namun bisa jadi bukan yang terakhir. Karena di Kabupaten Tabalong, panwaslu setempat sedang mengusut hal serupa yang melibatkan dua ASN. Patut dinanti, apakah Sentra Gakkumdu di sana segarang sejawat mereka di Tala, atau sebaliknya. Sebab penanganan kasus pertama dan kedua ini merupakan pertaruhan.
Kalau tegas, insya Allah akan bagus ke depannya. Bila lembek, alamat jadi preseden buruk.

Namun yang pasti, kejadian seperti ini tak hanya muncul di Banua. Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono, menyebutkan, hingga akhir April, sebanyak 219 Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan sementara terkait netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Terkait sikap tangan para ASN ketika berfoto, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanahlaut, Marsudi, punya saran sederhana. Menurut dia, sebaiknya posisi tangan mengepal. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan minuman yang sedang tren di daerah ini, ais/es kepal. Melainkan sebagai simbol tekad atau pun semangat. Kalau acung jari, bisa jadi simbol nomor urut partai politik dan itu berpotensi kena sanksi. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved