Home »

Kolom

» Tajuk

Tajuk

Honorer di Pusaran ‘Angin Surga’

Sri Mulyani juga menyatakan pemberian THR itu dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan mereka

Honorer di Pusaran ‘Angin Surga’
via Kemnaker.go.id
Ilustrasi 

ANGIN ‘surga’ itu berawal dari pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, melalui akun Facebooknya, yang dikutip Sabtu (26/5), bahwa tenaga honorer juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan, tidak hanya tenaga honorer di instansi vertikal, tapi juga guru dan tenaga honorer daerah. Sri Mulyani juga menyatakan pemberian THR itu dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan mereka (honorer) benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kini realisasi angin ‘surga’ ditunggu-tunggu oleh honorer dan berharap sudah cair pada Ramadan ini.

Di tengah-tengah harapan honorer itu yang bingung sekaligus pusing adalah kepala daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Dana THR honorer itu diambil dari mata anggaran mana? Pasalnya gubernur, wali kota dan bupati tidak memasuk dana THR honorer dalam APBD 2018 ini. Selain itu, petunjuk teknis dari pusat terkait THR honorer juga belum turun.

Takutnya, kalau THR itu dibagikan, bukan bahagia yang didapat, tapi sebaliknya penyesalan. Penyesalan bagi yang menerima THR honorer dan penyesalan bagi yang mencairan THR honorer. Bisa saja THR honorer tersebut diminta kembali oleh pemerintah pusat, karena dinilai cacat administrasi.Yang lebih fatal lagi, bisa pencairan THR honorer itu berujung penjara karena dinilai telah merugikan negara.

Menyikapi kondisi yang demikian, alangkah baiknya kedua belah pihak (honorer dan pemerintah daerah) menahan diri. Honorer menahan diri untuk tidak memaksakan kehendaknya, terlebih menggelar aksi demo. Pemerintah juga menahan diri untuk tetap menunggu juknis dari pusat.

Selain dari Menku, ‘angin surga’ juga mulai berembus dari Senayan. Anggota DPR mendesak pemerintah agar mengangkat honorer K2 usia 35 tahun ke atas menjadi CPNS. Desakan itu dilakukan para politisi dari tujuh komisi di DPR RI (I, II, IV, VIII, IX, X, XI). Mereka menilai usia tua menunjukkan honorer K2 makin berpengalaman.

Mudahan-mudahan desakan itu disikapi dengan bijak oleh semua pihak, khusus honorer K2 usia 35 tahun ke atas. Janganlah terbuai dengan ‘permainan’ baru yang dimainkan para politisi. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus menahan diri atas desakan para politisi tersebut. Jangan sampai ikut membawa honorer ke dalam pusaran ‘angin surga’. Ya, siapa tahu ada agenda tersembunyi dibalik desakan itu.
Tahun 2018 dan 2019 ini kan tahun politik. Ada misi dalam setiap pergerakan.

Bijaknya, pikirkanlah matang-matang sebelum menetapkan suatu keputusan. Setidaknya dipikirkan pula nasib ribuan lulusan S1 yang ingin menjadi ASN. Jangan sampai mereka dianaktirikan.

Perekrutan ASN memang harus dilakukan. Namun perekrutan itu tetap berpegangan pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni mendapatkan ASN profesional dan berkelas internasional. Bukan karena desakan yang alasannya hanya faktor pengalaman. Saat ini Indonesia membutuhkan ASN yang mampu menghadapi persaingan global. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help