Berita Tanahlaut

Jaksa Banding Putusan Kasus Netralitas Lima ASN Tanahlaut

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut akhirnya mengakhiri masa pikir-pikir terhadap putusan

Jaksa Banding Putusan Kasus Netralitas Lima ASN Tanahlaut
Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid
Adhya Satya Lambang Bangsawan, Ketua tim JPU pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut akhirnya mengakhiri masa pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari.

Ketua tim JPU, Adhya Satya Lambang Bangsawan menyampaikan memori banding dan pernyataan banding terhadap putusan empat terdakwa pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut dan satu terdakwa pejabat administrator di Kantor Kecamatan Tambangulang.

"Memori banding dan pernyataan banding sudah kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Pelaihari," kata pria yang juga Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanahlaut ini.

Alasan memori banding disampaikan karena tuntutan jaksa agar terdakwa dipidana penjara selama satu bulan dan didenda Rp 600 ribu berbeda dengan putusan majelis yang menghukum percobaan selama satu tahun, katanya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (6/6/2018).

Baca: Live Streaming Vidio.com - Susunan Pemain Perseru vs Arema FC di Pekan 13 Liga 1 2018

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari, Boedi Haryantho dikonformasi reporter Banjarmasinpost.co.id, terkait memori banding jaksa itu membenarkan sudah menerima dari JPU pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut.

Menurut Boedi Haryantho, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut mengajukan banding terhadap putusan tindak pidana pelanggaran Pilkada oleh ASN.

"Konsekwensinya perkara belum memiliki kekuatan hukum tetap dan terhitung hari ini Pengadilan Negeri Pelaihari dalam jangka waktu 3 hari harus sudah mengirimkan berkas perkara dimaksud ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin," katanya.

Baca: Live Streaming Indosiar - Susunan Pemain PSIS vs Borneo FC di Pekan 13 Liga 1 2018

Seperti diwartakan, lima pejabat eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten Tanahlaut, Achmad Mustahdi, Muhammad Noor, M Rafiki Effendi dan Suharyo bersama Gazali, saat ini pensiunan Sekretaris Kecamatan Tambangulang dituntut pidana penjara satu bulan dan denda Rp 600 ribu.

Kelimanya di dakwa melanggar Undang-Undang tentang Pilkada karena dinilai tidak menjaga netralitas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah foto bersama mereka dengan juru kampanye pasangan calon nomor urut 2 di Lapas Sukamiskin, viral di media sosial di Tanahlaut.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut menghadirkan saksi pelapor dan saksi fakta serta saksi ahli Lima telepon genggam para terdakwa turut disita dan dicek oleh digital forensik untuk membuktikan dakwaannya.

Sementara, penasihat hukum terdakwa menghadirkan dua saksi meringankan dari anggota organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang antikorupsi dan pengawasan pemerintahan, Aliansi Indonesia yang juga turut berfoto bersama para terdakwa. (Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help