Berita Banjarmasin

DRPD Sarankan Dinas Pertanian Gandeng Aparat Jerat Pengusaha Sarang Walet Tak Bayar Pajak

Dari target Rp 300 juta, baru tercapai hampir Rp 100 juta pada awal Juni 2018. Padahal di Banjarmasin tercatat

DRPD Sarankan Dinas Pertanian Gandeng Aparat Jerat Pengusaha Sarang Walet Tak Bayar Pajak
Banjarmasinpost.co.id/Nurus Syobah
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Laurem Mahfuzi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Target pajak sarang burung walet di Banjarmasin belum optimal, Kamis (7/6/2018)

Dari target Rp 300 juta, baru tercapai hampir Rp 100 juta pada awal Juni 2018. Padahal di Banjarmasin tercatat ada 250 usaha walet.

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah diterangkan bahwa pengusaha wajib membayarkan pajak sarang burung walet kepada pemerintah daerah.

Sebagian pengusaha berdalih tidak membayar pajak dikarenakan peraturan baru Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang melarang pemerintah daerah memungut walet dan HO.

Baca: Motivasi Khusus Jacksen Jelang Laga Barito Putera vs Sriwijaya FC di Pekan 13 Liga 1 2018

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Ir H Laurem Mahfuzi MAP mengatakan, belum ada surat resmi mengenai larangan tersebut.

Sehingga pajak sarang burung walet tetap wajib dibayar oleh para pengusaha kota Banjarmasin.

Kendala lain yang dialami oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin adalah sarang walet terkunci rapat, dan pemilik tidak ada, sehingga sulit ingin mengetahui harga ataupun hasil panen dari sarang burung walet.

“Kesulitan kami adalah tidak bisa memantau langsung ke dalam sarang. Selama ini kami hanya menaruh kepercayaan pada kejujuran mereka untuk membayar pajak,” ungkap Lauhem Mahfuzi pada banjarmasinpost.co.id.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah, ikut menyayangkan target pajak sarang walet belum tercapai.

Baca: Jelang Lebaran Idul Fitri 2018, Penjualan Karpet Mengalami Peningkatan

"Pajak ini kan bisa dikenakan pasal pidana bagi mereka yang tidak mau membayar pajak. Satu di antara upayanya yaitu menggandeng aparat berwajib agar pengusaha jera," ujar Awan Subarkah.

Politisi PKS ini juga menegaskan kembali bahwa pengusaha walet itu wajib bayar pajak, karena sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.

"Mengenai peraturan baru Mendagri belum bisa dijalankan, kecuali undang-undang sudah direvisi," pungkasnya.(banjarmasinpost.co.id/nurus syobah)

Penulis: Nurur Syobah
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help