Seputar Kalteng

Anggota DPRD Kalteng Menolak Gaji Sejak Juni 2018 karena Hal Ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, menolak menerima gaji sejak Bulan Juni 2018 ini

Anggota DPRD Kalteng Menolak Gaji Sejak Juni 2018 karena Hal Ini
Tribun Kalteng/Fathurahman
Ketua Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, menolak menerima gaji sejak Bulan Juni 2018 ini hingga waktu yang tidak ditentukan hingga ada jawaban terkait interpelasi yang dilakukan.

Melalui Rapat Paripurna Istimewa, Jumat (8/6/2018) Dewan telah membentuk Pansus untuk menanggapi Pergub No 10/2018 tentang perubahan atas peraturan gubernur Kalteng Nomor 23/2017 tentang pelaksanaan hak keuangan andministratif pimpinan dan anggota dewan Kalteng.

Selain itu, juga untuk melakukan hak interpelasi masalah tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, yang selama ini belum ada jawaban pasti dari pihak Pemprov Kalteng.

"Kami tolak menerima gaji hingga ada jawaban pasti terkait interpelasi yang kami lakukan. Interpelasi dilakukan karena selama ini, ketika diundang untuk hadir melakukan rapat membahas soal tenaga korntrak maupun paripurna, Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, dan Sekdaprov Kalteng Tidak mau datang," ujar Ketua Komisi A DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering.

Baca: Dirut RSUD Ulin Sebut Istri Wagub Kalsel Menderita Sakit Autoimun, Apa Autoimun? Ini Penjelasannya

Baca: Prediksi Susunan Pemain PS Tira vs Persija Jakarta Liga 1 Pekan 13 Malam Ini

Sementara itu, Anggota DPRD Kalteng dari Partai Nasdem, Faridawaty, mengatakan, pihaknya juga menyoroti sikap Ketua NU Kalteng, Wahyudi F Dirun yang menyerukan kepada warga NU agar tidak memilih kembali dalam Pileg tahun depan, anggota DPRD Kalteng yang sekarang.

"Kami sangat kecewa Fatwa NU Kalteng yang dibacakan Ketua NU Kalteng tersebut, yang meminta melalui fatwanya agar warga Kalteng dari NU tidak memilih kami yang duduk di lemaga ini untuk periode berikutnya, hanya karena persoalan Interfelasi tersebut," ujarnya.

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari Ini 23 Ramadhan, Jumat 8 Juni 2018 di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lainnya

Sikap keras disebutkan, HM Asera, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, yang meminta Ketua NU yang baru dilantik, Wahyudi F Dirun, segera diganti, karena telah jauh membawa lembaga NU kepada kepentingan politik praktis .

"Ketua NU itu harusnya banyak menguasai Ilmu Al-Quran dan Hadist, serta seorang yang tahu soal kitab kuning dan pemahamannya, dan tidak ikut bermain dalam politik praktis, tudingan terhadap lembaga dewan sangat tendensius, kami minta Ketua NU Kalteng diganti, karena tidak mencerminkan seorang ulama," ujar Asera yang juga adalah pengurus NU Kalteng. (banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Murhan
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help