Berita Jakarta

Gubernur Anies Segel 932 Bangunan di Pulau D Reklamasi, Begini Tanggapan Menteri Luhut

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D hasil reklamasi, Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018).

Gubernur Anies Segel 932 Bangunan di Pulau D Reklamasi, Begini Tanggapan Menteri Luhut
Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D) 

BANJARAMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan 932 bangunan yang berad di Pulau D Reklamasi di Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, 932 bangunan tersebut disegel karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan enggan mengomentari penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia mengaku belum mengetahui soal peristiwa penyegelan itua.

"Saya tidak tahu, tanya saja Pemprov (DKI Jakarta)," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018). Ia tak mengetahui adanya penyegelan bangunan di Pulau D itu. Ketika ditanya kembali oleh wartawan, ia lantas kembali enggan berkomentar. "Saya enggak tahu ceritanya, bagaimana mau saya tanggapi," lanjut dia.

Baca: Kabar Duka, Istri Wagub Kalsel, Rosdiawati Dikabarkan Meninggal Dunia karena Sakit

Baca: Jemaah Peringatan Nuzulul Quran Ternyata Sempat Doakan Istri Wagub Kalsel Rosdiawati

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D hasil reklamasi, Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018).

Anies sebelumnya mengatakan, 932 bangunan tersebut disegel karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

"Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah dimana hak pengolahan lahan daripada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki ijin," kata Anies di lokasi.

Anies menyebut 932 bangunan tersebut terdiri dari 409 rumah, 212 bangunan rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal yang disatukan.

Baca: Tata Cara Shalat Sunah Tasbih dan ini Manfaatnya untuk yang Mengerjakannya

Ia menambahkan, penyegelan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Anies pun meminta masyarakat untuk menaati segala peraturan sebelum membangun sebuah proyek.

"Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti aturan, ikuti ketentuan. Jangan dibalik, jangan membangun dahulu baru mengurus izin," katanya.

(PenulisRakhmat Nur Hakim/KOMPAS)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Belum Tahu soal Penyegelan Bangunan di Pulau D"

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help