Tajuk

Demi Kemakmuran Rakyat

Tak tanggung-tanggung, ada tiga keputusan yang diambil majelis hakim dari PTUN Banjarmasin

Demi Kemakmuran Rakyat
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Sidang gugatan PT Sebuku Group kepada Gubernur Kalsel terkait pencabutan IUP PT Sebuku Group di PTUN Banjarmasin, menghadirkan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). 

KEPUTUSAN Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Sebuku Group kandas, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin membatalkannya, Kamis (7/6).

Tak tanggung-tanggung, ada tiga keputusan yang diambil majelis hakim dari PTUN Banjarmasin. Semua, memenangkan gugatan yang diajukan kuasa hukum PT Sebuku Group.

Tercatat, majelis hakim membatalkan keputusan Gubernur Kalsel atas pencabutan IUP PT Sebuku Sejaka Coal (PT SSC), selanjutnya memenangkan gugatan dari PT Sebuku Tanjung Coal (STC) dan PT Batubai Coal.

Apakah itu berarti Gubernur Kalsel dalam hal ini Pemprov Kalsel telah kalah dan terpaksa harus membiarkan kawasan di Kabupaten Kotabaru itu ditambang? Tentu tidak semudah itu, karena Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie menyatakan mereka akan melakukan upaya banding terhadap keputusan itu.

Ya, perjalanan kasus terkait IUP PT Sebuku Group itu masib terus berjalan dan dipastikan tidak akan ada aktivitas apa pun di kawasan yang menjadi ajang sengketa. Sampai kapan? Tentu hingga kasus ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selama menunggu itu, tentu banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk upaya dari warga sekitar lahan yang disengketakan agar tidak terseret oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, sebelum kasus ini bergulis di PTUN Banjarmasin, telah terjadi beberapa kali unjuk rasa massa yang pro dan kontra.

Tentu massa yang pro dan kontra masing-masing mengusung kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa di sana. Baik demi kepentingan perusahaan maupun mengatasnamakan kepentingan warga setempat.

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya inti dari berbagai unjuk rasa itu adalah bagaimana menghadirkan sesuatu yang berguna bagi warga di lokasi tersebut. Sebesar apa pun perusahaan yang hadir, tentu berujung pada mensejahterakan semua warga.

Kalau yang dikejar hanya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang, tujuan kehadiran usaha yang dibangun di wilayah tersebut tidak akan menghadirkan kemaslahatan bagi siapa pun, baik secara lokal maupun nasional.

Semua pembangunan dan usaha yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sudah diamanatkan dalam Ayat 3 pasal 33 UUD 1945 yaitu, ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjabarannya jelas, semua kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia, termasuk di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, diperuntukkan bagi kemakmuran warga, di sekitar usaha pertambangan hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

Semangat memberikan kemakmuran bagi rakyat tersebut lah yang harusnya melatarbelakangi aksi massa pendukung dan menolak adanya usaha pertambangan di sana. Dan harapan keputusan majelis hakim PTUN Banjarmasin pun mengacu pada memakmurkan rakyat di sana.

Dan upaya Pemprov Kalsel mengajukan banding atas keputusan majelis hakim PTUN Banjarmasin, tentu juga demi memperjuangkan apa yang terbaik bagi kemakmuran rakyat Kalsel. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved