Berita Banjarmasin

Joko Siswanto Pimpin DPW Partai Berkarya Kalsel, Gantikan Abdul Latief yang Kena OTT KPK

Dari hasil sidang formatur Senin pagi akhirnya terpilih sebagai Ketua DPW Berkarya Provinsi Kalsel Joko Siswanto

Joko Siswanto Pimpin DPW Partai Berkarya Kalsel, Gantikan Abdul Latief yang Kena OTT KPK
Istimewa
RAPAT Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Kalsel, Senin (11/6/18) di Hotel Tree Park Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Partai Berkarya Kalsel akhirnya punya pemimpin baru. Joko Siswanto Wakil Sekretaris DPW Kalsel akhirnya terpilih secara voting menggantikan Ketua DPW Partai Berkarya sebelumnya Abdul Latief yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rapat pimpinan wilayah (rapinwil), Minggu (10/6/18) sampai Senin (11/6/18) di Hotel Tree Park Banjarmasin.

Dari hasil sidang formatur Senin pagi akhirnya terpilih sebagai Ketua DPW Berkarya Provinsi Kalsel Joko Siswanto. Dalam rapinwil Partai Berkarya Kalsel ini dihadiri oleh utusan DPP

Baca: Ini Daftar Libur Bank Lebaran Idul Fitri 2018, untuk Mandiri, BCA, BNI & BRI

Utusan DPW, dan para dewan pimpinan daerah. Terungkap, hasil voting formatur Partai Berkarya Kalsel, Joko Siswanto memperoleh lima suara dan Edi Suryadi medapatkan satu suara.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya KH Hasib yang hadir dalam rapimwil tersebut, menyatakan rapinwil ini merupakan sebuah keharusan karena ketua DPW sebelumnya bermasalah.

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari ke 26 Ramadhan, Senin 11 Juni di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Lain

Untuk itu, seharusnya segera perlu didakan pergantian ketua DPW Partai Berkarya Kalsel.

"Untuk pergantian Ketua DPW, perlu ada rapinwil yang diikuti oleh DPD-DPD. Untuk itu, rapinwil merupakan suatu kewajiban dan keharusan sebagai pengganti Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel," katanya.

DPP Partai Berkarya, sambungnya, sudah menggelar rapat di DPP, apakah kasus Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel sebelumnya itu sudah ingkrah atau belum, namun jika sudah masuk ranah KPK ini sudah tak bisa ditoleransi lagi dan dianggap perbuatan yang susah lolos dari KPK.

Baca: Jadwal Idul Fitri 2018 atau 1 Syawal 1439 H, Menteri Agama Pimpin Sidang Isbat Kamis 14 Juni 2018

"Kebanyakan kalau orang sudah kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, maka sulit untuk lepas," katanya.

Dijelaskannya, rapinwil ini merupakan kebijakan dari Ketua Umum DPP PartaI Berkarya dan jika sudah kena kasus hukum, maka harus ada pergantian ketua.

Untuk pemilihan Ketua DPW Partai Berkarya itu dilakukan dengan sistem voting dan DPP Partai Berkarya menekankan pentingnya untuk segera ada penggantian ketua.

"Untuk menjadi Ketua DPW Partai Berkarya itu minimal punya KTA,jadi kader dan punya komitmen mengembangkan partai," katanya. (ogi)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved