Berita Hulu Sungai Tengah

Menteri ESDM Akui PT MCM Belum Miliki Izin Amdal, Dilarang Lakukan Aktivitas di HST!

Penjelasan tersebut, merupakan jawaban atas surat Bupati HST Nomor 660/067/DLHP/2018, tanggal 6 Maret 2018 perihal mohon

Menteri ESDM Akui PT MCM Belum Miliki Izin Amdal, Dilarang Lakukan Aktivitas di HST!
ist
Ilustrasi aktivitas pertambangan batu bara 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberikan penjelasan tertulis terkait terbitnya SK 441.K/30/DJB/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan produksi.

Penjelasan tersebut, merupakan jawaban atas surat Bupati HST Nomor 660/067/DLHP/2018, tanggal 6 Maret 2018 perihal mohon penjelasan tertulis atas SK yang menggemparkan masyarakat HST dan kalangan aktivitas lingkungan tersebut. Dalam suratnya, perihak tanggapan atas pemohonan tersebut, menteri ESDM melalui DIrjen ESDM Bambang Gatot Ariyono, melalui surat tertangal 22 Maret 2018 menyampaikan enam poin.

Baca: 3 Kali Gonta Ganti Suami, Terungkap Penyebab Dewi Perssik Tak Bisa Punya Anak

Surat itu juga ditembuskan ke Menteri ESDM, Gubernur Kalsel, Deputi bidang koordinasi SDA dan Jasa kemenko Kemaritiman serta Kepala DInas ESDM Kalsel. Adapun poin pentingnya, terkait persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan tersebut, dimana kegiatan produksi baru bisa dilaksanakan setelah PKP2B PT MCM memenuhi syarat sesuai ketentua perundang undangan.

Baca: Piala Dunai 2018 di Rusia, Bahu Masih Sakit, Mohamed Salah Hanya Menonton Timnas Mesir Berlatih

Antara lain, persetujuan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berdasarkan hasil evaluasi Dirjen Mineral dan Batu Bara. Disebutkan, sesuai ketentuan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasa 22 (1), setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pasal 31 menyebutkan, berdasarkan hasi penilaian komisi Amdal, gubernur, bupati/walikota, memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya. Berdasarkan dua poin tadi, PT MCM dinyatakan dilarang melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnianserta pengangkutan dan penjualan di wilayah Blok Batu Tangga sebelum memenuhi persyaratan sesuai aturan perundang undangan.

Dengan kata lain, tak boleh ada aktivitas apapun oleh PT MCM, karena sampai saat ini perusahaan tersebut belum memiliki izin Amdal. Sebelumnya disebutkan pada poin pertama dan kedua, bahwa PT MCM merupakan PKP2B generasi ketiga yang betdasarkan keputusan Metrei ESDM 29 Agustus 2005, wilayahnya seluas 6.509 hektare. Perusahaan tersebut memasuki tahap kajian kelayakan seluas 1.964 hektar masuk di wilayah HST, serta kegiatan oeprasi produksi seluas 4.545 hektar di wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan.

Sementara itu, menanggapi surat Dirjen ESDM Kementerian ESDM tersebut, Supiani warga HST menyatakan hal tersebut hanya sebatas penjelasan normative, sehingga kalau dicermati masih membuka peluang untuk penambangan batu bara. “Sebagai masyarakat, kami berharap pemerintah daerah dan provinsi tidak akan menyetujui izin amdal dengan dalih apapun.

Apalagi, sebut dia, mayoritas warga HST menolak penambangan batu bara di Bumi Murakata, dengan alasan ancaman kerusakan lingkungan, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Sikap warga HST sendiri mendapat dukungan pemerintah kabuaten, DPRD HST serta aktivis lingkungan. Walhi Kalsel sampai saat ini bahkan berjuang melawan kebijakan tersebut, dengan melakukan gugatan perdata terhadap MEnteri ESDM. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help