Berita Kotabaru

Ucapan Duka dan Permintaan Dewan Pers Atas Kasus Meninggalnya Wartawan di Lapas Kotabaru

Informasi yang beredar di media massa maupun media sosial berkenaan meninggalnya Muhammad Yusuf

Ucapan Duka dan Permintaan Dewan Pers Atas Kasus Meninggalnya Wartawan di Lapas Kotabaru
banjarmasinpost.co.id/helriansyah
Lapas Kotabaru 

Menanggapi penilaian Ahli Dewan Pers ini, penyidik menyampaikan bahwa mereka telah meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang memberatkan Muhammad Yusuf.

Baca: Persija Jakarta Kalahkan Persib Bandung di Liga 1 2018 dalam Hal Kemenangan Laga Tandang

"Penyidik juga menginformasikan bahwa Muhammad Yusuf telah membuat sejumlah berita negatif lain di luar dua berita yang mereka bawa," ucapnya.

Pada tanggal 2 dan 3 April 2018, para penyidik kembali datang ke Dewan Pers dengan membawa 21 berita tambahan yang menurut penyidik ditulis oleh Muhammad Yusuf. Empat berita diantaranya dimuat di www.kemajuanrakyat.co.id dan sisanya (sejumlah 17 berita) dimuat di www.berantasnews.com.

Terhadap berita-berita tersebut, Ahli Pers Dewan Pers menilai, berita nomor satu hingga sepuluh serta berita nomor 14 dan 16 hingga 21, tidak ada uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi.

"Berita nomor 11, 12 dan 13 tidak memuat fakta-fakta ataupun pernyataan negatif, sementara berita nomor 15 tidak berimbang dan tidak uji informasi," katanya.

Berdasarkan telaah terhadap dua berita yang dilaporkan dalam pertemuan tanggal 29 Maret 2018 dan 21 berita yang dilaporkan dalam pertemuan 2-3 April 2018, Ahli Pers dari Dewan Pers menilai berita-berita tersebut, secara umum tidak memenuhi standar teknis maupun Etika Jurnalistik.

"karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan sebagian besar mengandung opini menghakimi," ujarnya.

Dewan Pers menilai rangkaian pemberitaan yang berulang-ulang dengan muatan yang mengandung opini menghakimi tanpa uji informasi dan keberimbangan mengindikasikan adanya itikad buruk.

Kemudian, pemberitaan berulang yang hanya menyuarakan kepentingan salah satu pihak, mengindikasikan berita tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan fungsi dan peranan pers sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Pihak yang dirugikan oleh rangkaian pemberitaan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU lain di luar UU No 40/1999 tentang Pers.

Halaman
123
Editor: Murhan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved