Berita Tabalong

34 Pejabat Batal Mutasi, Plt Bupati Tabalong Cabut SK Pelantikan

Tindakan berupa pencabutan surat keputusan (SK) dilakukan Plt Bupati Tabalong H Zony Alfianoor, terkait pelantikan 38 pejabat

34 Pejabat Batal Mutasi, Plt Bupati Tabalong Cabut SK Pelantikan
Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman
Plt Bupati Tabalong H Zony Alfianoor (kemeja biru) didampingi Kepala BKPP Tabalong Wartoyo saat konferensi pers terkait pencabutan SK pelantikan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Tindakan berupa pencabutan surat keputusan (SK) dilakukan Plt Bupati Tabalong H Zony Alfianoor, terkait pelantikan 38 pejabat Pemkab Tabalong yang dilakukan 31 Mei lalu.

Bahkan proses pencabutan SK pelantikan ini ternyata sudah dilakukan plt bupati sejak 8 Juni 2018 tadi, atau sepekan setelah proses pelantikan.

Dengan pencabutan SK ini, maka dari 38 pejabat yang dilantik hanya 4 pejabat fungsional yang tetap berlanjut karena mereka mengantongi izin mendagri.

Sementara 34 orang lainnya yang merupakan pejabat struktural batal menduduki posisi baru dan dikembalikan pada posisi sebelum dilantik.

Baca: Jadwal Piala Dunia 2018 Live Trans TV : Rusia vs Arab Saudi Mulai pada Malam Hari Raya Idul Fitri

Adanya pencabutan SK ini disampaikan langsung dalam konferensi pers yang dilakukan Plt Bupati Tabalong H Zony Alfianoor, Selasa (12/6/2018) di rumah jabatan.

Dalam penyampaian keterangan resmi ini, plt bupati juga didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tabalong, Wartoyo.

Menurut plt bupati, melalui pertimbangan dari berbagai aspek termasuk juga kondisi sosial masyarakat, situasi Tabalong serta mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku, maka bersama dengan BKPP telah disepakati untuk mencabut SK pelantikan.

Baca: Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Istri, Anak dan Keluarga dalam Bahasa Arab, Latin dan Artinya

SK pelantikan yang dicabut itu merupakan SK Bupati No.821.2/79 KEP.SI/BKPP, tanggal 30 Mei 2018 tentang pengangkatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong.

Dengan pencabutan SK ini maka pejabat yang ada dalam SK tersebut dikembalikan pada posisinya semula.

"Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Jumat 8 Juni 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya," kata Zony.

Halaman
12
Penulis: Dony Usman
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved