Tajuk

PPDB Harus Fleksibel

Ada kekhawatiran sebagian orangtua calon siswa mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN yang menggunakan online zonasi

PPDB Harus Fleksibel
banjarmasinpost.co.id/aya sugianto
Orangtua calon siswa berdesakan untuk mendapatkan nomor antrean untuk mendaftarkan anaknya di SMKN5 Banjarmasin. 

JELANG tahun ajaran baru 2018-2019, ada kekhawatiran sebagian orangtua calon siswa mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN yang menggunakan online zonasi, Juli mendatang. Juga sebagian kepala sekolah khawatir siswa berprestasi tak cukup umur, akan ditolak dalam PPBD tingkat SMPN, kata Johansyah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin itu, menilai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 14 tahun 2018 tentang penerimaan siswa baru TK, SD, SMP dan SMA, ternyata ada poin-poin dalam pelaksanaannya yang fleksibel. Pada PPDB online zonasi tahun lalu, faktor umur siswa menjadi kendala (BPost, 11/6/2018).

Iya, mulai tahun ajaran 2017/2018 sudah diterapkan PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK menggunakan sistem zonasi, domisili terdekat calon siswa atau siswi dari sekolah. Semua diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, antara lain digariskan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Penerapan sistem zonasi ini, tak sedikit mendapat perlawanan dari orangtua calon siswa. Mereka menyatakan, itu sama saja membatasi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Satu contoh yang dikemukakan Johansyah, siswa berprestasi namun tak cukup umur, sesungguhnya bisa ikut PPDB online zonasi.

Ini persoalan baru, terutama di kalangan orangtua calon siswa. Sebab, mereka harus memilih sekolah yang terdekat dari tempat tinggal calon siswa. Ada di antara orangtua calon siswa yang mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren lebih awal.
Inilah yang masih menyelimuti dunia pendidikan kita, setiap berganti menteri berganti pula kebijakan. Kondisi demikian memicu komentar beragam dari orangtua calon siswa, praktisi dan mereka yang peduli pendidikan. Selain masih jauh dari harapan, masalah klasik ini selalu mewarnai dunia pendidikan kita.

Itu baru sekolah dasar di suatu tempat, belum lagi jika peserta didik ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, minimal SMA; akan lebih jauh lagi ketersediaan sekolah bagi warga (anak bangsa) yang tinggal di daerah.

Jika masuk sekolah saja mulai tingkatan TK, SD, SMP, SMA atau SMK demikian rumit, dapat dibayangkan akan menambah deretan panjang masalah di dunia pendidikan kita. Demikian pula, jika Disdik tak menerima lulusan SD yang berprestasi, kurang cukup umur sehingga kecewa.

Memang ada sejumlah siswa mulai kelas I sampai VI SD yang beprestasi, tapi umur untuk masuk SMPN belum cukup. Nah, ini perlu kebijakan Dinas Pendidikan untuk menerima siswa berprestasi tersebut.

Sekali lagi, masalah dunia pendidikan kita mengenai regulasi yang berubah-ubah, sehingga menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, terutama orangtua calon siswa, praktisi dan pemerhati pendidikan.

Sekolah/Disdik akan dinilai salah jika menolak siswa berprestasi tapi tak cukup umur masuk SMPN misalnya. Bukankah peraturan menteri tak sama dengan UU, karena UU pendidikan menyatakan tiap anak berhak menerima pendidikan. (*)

Baca di harian Banjarmasin Post Edisi Cetak, Selasa (12/6/2018)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved