Opini Publik

Revitalisasi Pelaksanaan PPDB 2018

SALAH satu tugas penting dalam perencanaan pendidikan yang tidak bisa dipandang sederhana adalah perencanaan kesiswaan atau peserta didik.

Revitalisasi Pelaksanaan PPDB 2018
BANJARMASINPOST.co.id/isti rohayanti
Proses PPDB Online di SMAN 5 Banjarmasin. Panitia memasukan data peserta ke situs PPDB Online 

Oleh: DR H AMKA MSI, Wakil Ketua PGRI Kalimantan Selatan

SALAH satu tugas penting dalam perencanaan pendidikan yang tidak bisa dipandang sederhana adalah perencanaan kesiswaan atau peserta didik. Hidup dan matinya satuan pendidikan sangat tergantung dari tersedianya siswa yang akan dilayani. Bisa dibayangkan bila satuan pendidikan tidak memiliki siswa, tentu satuan pendidikan tidak akan ada kegiatan pembelajaran dan akhirnya gulung tikar.

Sebaliknya satuan pendidikan akan tetap eksis hidupnya tatkala tersedia sejumlah siswa. Begitu pentingnya urusan siswa, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain sederajat.

Lahirnya kebijakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain sederajat. Pertimbangan utama pergantian Permendikbud tersebut adalah perlunya penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan.

Tujuannya adalah untuk dapat melaksanakan PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan.

“Permendikbud ini merupakan penyederhanaan dari peraturan sebelumnya, dan memperbaiki beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan PPDB, mulai dari persyaratan, seleksi, sistem zonasi, termasuk pengaturan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar dalam satu satuan pendidikan,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy, dalam acara sosialisasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, di Jakarta, Rabu (30/5).

Paling tidak inilah yang ditawarkan pemerintah kepada kita, sehingga kebijakan PPDB perlu direvitalisasi dan disederhanakan dari peraturan sebelumnya.


Upaya Perbaikan PPDB

Kita dapat menangkap pesan dari upaya revitalisasi pelaksanaan PPDB 2018 tersebut bahwa pemerintah benar-benar menginginkan;

Pertama, melakukan perbaikan pelayanan pendidikan melalui PPDB, agar tidak terulang masalah yang dialami tahun lalu. Di Kalsel contohnya, PPDB tahun 2017 terjadi satu kasus hukum karena OTT di salah satu SMA di Banjarmasin.

Kedua, memberikan sebesar-besarnya kesempatan kepada masyarakat usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan, sehingga PPDB menjadi peluang untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan (APM dan APK).

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved