Opini Publik

Inovasi Kartu Kredit Pemerintah Era Disruption

Contoh fenomena disruption saat ini adalah munculnya layanan transportasi, penginapan, dan tempat jual beli online berbasis IT

Inovasi Kartu Kredit Pemerintah Era Disruption
HaloMoney.co.id
Ilustrasi kartu kredit. 

Oleh: Purwadhi Adhiputranto, Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel

DALAM bukunya, “Disruption” (2017), Rhenald Kasali Guru Besar FEB UI mengupas teori disruption yang dikenalkan oleh Clayton M. Christensen sekitar tahun 1997. Ringkasnya, disruption adalah suatu inovasi. Namun berbeda dengan inovasi lazimnya, disruption adalah suatu inovasi yang mengubah proses bisnis menjadi benar-benar berbeda dari sebelumnya sehingga proses bisnis sebelumnya menjadi ketinggalan zaman. Perkembangan IT yang demikian pesat, merupakan salah satu pendorong fenomena disruption. Contoh fenomena disruption saat ini adalah munculnya layanan transportasi, penginapan, dan tempat jual beli online berbasis IT yang sedang bertarung melawan para penyedia konvensional.

Dalam merespons perkembangan IT, pemerintah (pusat) saat ini mulai mengenalkan (piloting) penggunaan kartu kredit pemerintah (corporate card). Ide tersebut merupakan inovasi untuk mengoptimalkan penggunaan IT dalam merubah cara pembayaran belanja pemerintah. Secara bertahap diharapkan dapat mengganti cara bayar lama (pembayaran tunai/cash). Adapun tata kelola dalam penggunaan kartu kredit pemerintah yang antara lain meliputi batasan penggunaan, limit kartu kredit, penatausahaan tagihan, tata cara pembayaran, siapa saja yang boleh menggunakan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan kartu telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 17/PB/2017.

Berbeda dengan kartu kredit personal (perorangan) yang relatif “bebas”, penggunaan kartu kredit pemerintah tentu saja dibatasi. Hal itu mengingat pelunasan tagihan kartu kredit akan menggunakan dana APBN. Oleh karenanya, penggunaan kartu kredit pemerintah harus mengikuti ketentuan dalam pengelolaan APBN.

Kartu kredit pemerintah hanya bisa digunakan oleh ASN yang ditunjuk misalnya Pejabat Pembuat Komitmen, dengan limit awal Rp 50 juta untuk membayar biaya operasional kantor antara lain keperluan perkantoran, jamuan tamu, biaya sewa, pemeliharaan, BBM, belanja bahan, bahan makan, dan barang persediaan. Adapun ASN yang menjalankan tugas perjalanan dinas dapat menggunakan kartu kredit dengan limit awal Rp 20 juta untuk membeli tiket, membayar penginapan dan sewa kendaraan dalam kota. Kartu kredit pemerintah tidak boleh digunakan untuk menarik uang tunai dan tidak boleh digunakan untuk belanja keperluan pribadi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, suatu satuan kerja bisa memiliki lebih dari 1 kartu kredit pemerintah.

Meningkatkan Transparansi
dan Akuntabilitas

Meskipun tidak “sebebas” kartu kredit personal, penggunaan kartu kredit pemerintah membawa manfaat baik bagi pemerintah, ASN, perbankan, maupun pelaku usaha. Pemerintah mengharapkan penggunaan kartu kredit dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi tercatat sehingga dapat diperiksa dengan mudah. Dengan kartu kredit tentu saja tidak mungkin dilakukan transaksi fiktif. Dengan semakin transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan, penggunaan APBN bisa lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, beban keuangan pemerintah untuk menyediakan dana di rekening/brankas bendahara (Uang Persediaan/UP) juga berkurang. Di masa depan, apabila piloting penggunaan kartu kredit pemerintah ini sukses, diproyeksikan pemerintah hanya perlu menyediakan 20 persen dari UP berupa uang di rekening/brankas bendahara. Adapun 80 persen UP akan diwujudkan dalam bentuk limit kartu kredit. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya transaksi kartu kredit akan sangat jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan biaya penyediaan 80 persen UP yaitu lebih kurang Rp7 triliun per tahun (berdasarkan data UP 2017).

Bagi ASN yang menjabat sebagai bendahara, penggunaan kartu kredit dapat semakin menguatkan kemandirian dari ‘intervensi’ pihak lain. Semakin sedikit uang cash yang ada di tangan bendahara, semakin sulit pihak lain meminta sesuatu dari bendahara. Selain itu, ASN pemegang kartu juga dapat melakukan pembayaran tanpa terikat pada jam kerja perbankan. Kalaupun pada malam hari harus ada yang dibeli dan dibayar, tetap dapat dibayar sepanjang limit kartunya belum terlampaui. Demikian pula bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas tentu akan sangat terbantu dengan adanya kartu kredit karena tidak perlu pusing membayar tiket maupun penginapan.

Selanjutnya, penggunaan kartu kredit juga mendukung upaya otoritas moneter dan perbankan dalam mengurangi biaya cetak uang. Sebagai gambaran, biaya pencetakan dan pendistribusian uang setahun diperkirakan Rp 3,5 triliun. Penggunaan kartu kredit diharapkan dapat menurunkan biaya tersebut. Penggunaan kartu kredit juga dapat mempercepat pencapaian proyeksi inklusi keuangan 80 persen di tahun 2023. Artinya pada tahun tersebut ditargetkan 80 persen WNI dewasa sudah memiliki akses ke layanan keuangan perbankan (OJK, 2016). Apabila pelaku usaha menerima pembayaran kartu kredit, maka harus memiliki rekening perbankan untuk menampung pembayaran dari perbankan atas transaksi jual beli dengan fasilitas kartu kredit.

Pelaku usaha pun dapat mengambil manfaat dari penggunaan kartu kredit, misalnya terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyiapkan uang kembalian, meminimalkan kecurangan karyawan karena semua transaksi tercatat, dan mengurangi risiko kriminal karena tidak ada uang tunai yang harus disetor ke bank. Selain itu, dengan menerima penggunaan kartu kredit, diharapkan dapat meningkatkan bonafiditas pelaku usaha.

Kendala di Lapangan
Selain manfaat bagi para stakeholder di atas, penggunaan kartu kredit pemerintah masih menyisakan kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Masalah-masalah tersebut antara lain belum semua pelaku usaha memiliki mesin EDC, pengenaan charge sekitar 3 persen dari nilai transaksi serta biaya lainnya yang dapat membebani APBN, potensi penyalahgunaan kartu, maupun belum terbiasanya pelaku usaha dan ASN menggunakan kartu kredit. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan melalui perluasan penggunaan EDC bersama antara bank BUMN dan bank swasta, penyempurnaan regulasi dan melakukan pelatihan traksaksi kartu kredit.

Selanjutnya, masih terdapat satu masalah yang perlu diselesaikan yaitu keengganan pelaku usaha menerima transaksi kartu kredit. Dari hasil diskusi penulis dengan salah satu pelaku usaha, salah satu penyebab keengganan tersebut karena pembayaran oleh bank penerbit kartu tidak bisa selalu cepat. Ternyata jangka waktu pembayaran oleh bank tidak sama, ada yang cepat namun ada pula yang lebih dari 1 hari. Apabila jangka waktu tersebut bisa dipercepat, dapat diyakini pelaku usaha akan mulai tertarik menerima penggunaan kartu kredit, karena tidak akan menganggu cash flow harian. Selain upaya percepatan tersebut, perlu juga dilakukan edukasi oleh pemerintah dan perbankan kepada pelaku usaha bahwa apabila memang ada jeda waktu pembayaran dari perbankan rasanya sepadan dengan berbagai manfaat penggunaan kartu kredit, sebagaimana diuraikan di atas.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, dapat diyakini suatu saat kartu kredit akan menjadi gaya hidup. Pada masa itu, terlepas dari manfaat maupun kekurangannya, rasanya sulit untuk menolak transaksi kartu kredit. Sebagai penutup, baik pemerintah maupun pelaku usaha dapat memilih menjadi korban disruption atau justru melakukan disruption untuk memanfaatkan perubahan ini. Pilihan terbaik tentunya adalah mengambil manfaat dari perubahan. Selamat datang kartu kredit pemerintah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help