Tajuk

Mewaspadai Pemilih Eksodus

Meski sempat ada kekhawatiran adanya pemilih ganda (invalid) di 11 kecamatan di Kabupaten Tanahlaut, namun hal itu tak jadi masalah

Mewaspadai Pemilih Eksodus
SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi 

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak di empat kabupaten di Kalimantan Selatan (Tabalong, HSS, Tapin dan Tanahlaut), tinggal hitungan hari. Tepat tujuh hari sebelum pelaksanaan hari pencoblosan pada 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Rabu (20/6).

Meski sempat ada kekhawatiran adanya pemilih ganda (invalid) di 11 kecamatan di Kabupaten Tanahlaut, namun hal itu tak jadi masalah. “Itu tak masalah. Karena DPT Pilbub Tala 2018 berbeda dengan Pilgub Kalsel 2015. Istilahnya lain kamar,” jelas Tri Widoyati, komisioner KPU Tanahlaut.

Walaupun di Kabupaten Tanahlaut sempat ditemukan adanya dugaan pemilih ganda, namun rupanya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Edy Ariansyah, lebih mewaspadai pelaksanaan Pilkada di KabupatenTabalong. Pasalnya, wilayah yang berjuluk Banua Sarabakawa itu memiliki lebih banyak pasangan calon dibanding tiga kabupaten lainnya.

“Kami fokus perhatian di Tabalong. Tapi kami senantiasa koordinasi dengan sejumlah stake holder di tiga kabupaten lainnya, terutama pengawas pemilu dan pihak keamanan,” jelas Edy.

Pun Komisioner Panwaslu Tabalong M Fahmi Failasopa yang mengidentifikasi TPS rawan melalui panwas TPS setempat. Pihaknya mengidentifikasi titik rawan potensi pelanggaran di wilayah-wilayah kecamatan melalui peran panwascam. Disebutkan dia, seluruh jajaran panwaslu akan melakukan patroli pengawasan saat masa tenang dan juga malam hari-H.

TPS dan daerah mana saja yang rawan, menurut Fahmi, ada di beberapa kecamatan, terutama di wilayah yang memiliki penduduk eksodus dan perbatasan. “Misal TPS yang berada dekat Conch (pabrik semen) karena banyak pekerja yang datang dan pergi, jugaTPS berbatasan wilayah Bintang Ara (Tabalong) dengan Kalteng. Termasuk, lanjut dia, TPS yang berdiri dekat rumah atau kantor tim sukses paslon juga dinilai rawan,” terang dia.

Meski diwarnai dengan berbagai bumbu Pilkada yang acap terjadi di sejumlah daerah, namun ada baiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa memastikan sekaligus meminimalisir terjadinya kecurangan saat pelaksanaan pencoblosan.

Bahkan kalau perlu, seluruh jajaran komisioner KPU didampingi Bawaslu turun ke lapangan untuk melakukan monitoring pada pelaksanan Pilkada di empat daerah.

Selain hal teknis, KPU juga harus mampu menjaga suasana kondusif antarpara calon kepala daerah yang terjun dalam kontestasi Pilkada 2018. Jika seluruh tim kampanye dan pemenangan pasangan calon satu visi “Siap Menang dan Kalah” tentu Pilkada yang aman dan dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) bisa terwujud.

Tentu harapan terjadinya Pilkada yang akuntable dan demokratif harus terwujud di Kalsel. Biarkan rakyat memilih calon pemimpinnya tanpa ada iming-iming atau bahkan tekanan dari pihak manapun. Semoga. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved