Bencana Puting Beliung

BPBD Kalsel Akan Membantu Masyarakat yang Perlu Bantuan, Begini Prosesnya

Dikonfirmasi, Wahyudin, Kepala BPBD Kalsel mengaku pihaknya membantu dan menindaklanjuti jika masyarakat perlu bantuan

BPBD Kalsel Akan Membantu Masyarakat yang Perlu Bantuan, Begini Prosesnya
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dikonfirmasi, Wahyudin, Kepala BPBD Kalsel mengaku pihaknya membantu dan menindaklanjuti jika masyarakat perlu bantuan, karena memang ada anggaran yang tersedia untuk kasus bencana alam.

Hanya saja diakuinya dibutuhkan proses untuk mengucurkan bantuan.

Wahyudi menyebut, prosedurnya dilakukan permohonan oleh kabupaten yang diteruskan ke provinsi atau pusat.

Baca: Tak Ada Biaya Memperbaiki, Suding Terpaksa Tinggal Dalam Rumah yang Bolong

“Bupati perlu menyampaikan usulan dana rehabilitasi dan konstruksi pascabencana. Jika proposal telah sampai ke pemerintah provinsi, maka akan ditindaklanjuti,” jelas dia.

Disebutkan dia, ketika proposal masuk ke BPBD Provinsi, pihaknya akan turun ke lapangan melakukan pengecekan jumlah dan memverifikasi proposal tersebut.

Baca: Ajaib, Minyak Kelapa yang Dibuat di Piring Malawen Kuno Milik H Yamani Ini Bisa Sembuhkan Luka

Hal itu dilakukan guna menghindari adanya bantuan fiktif.

Selain itu jika belum dibantu oleh kabupaten, sisanya pun akam diupayakan oleh pemerintah.

Terkait kasus bencana puting beliung di Kotabaru, Wahyudi mengaku pihaknya menerima laporan dari jumlah kerugian yang diderita masyarakat di sana.

“Kalau memang ada laporan lengkap kami bisa tindak lanjuti," ucapnya.

Baca: Daya Tampung PPDB Online 25 SMA di Banjarmasin 4.128 Siswa, Simak Cara Menghitung Poin Sistem Zonasi

Diakuinya, memang ada standar atau level bencana di mana hanya ditangani kabupaten, ditangani provinsi dan pusat.

Standar itu mengacu besaran kerugian atau jumlah korban.

Wahyudi berujar tahun 2017, pihaknya telah menyalurkan bantuan sekitar Rp 41 miliar untuk beberapa bencana yang terjadi di kabupaten.

Tentunya, sebut dia, pemerintah provinsi lebih memprioritaskan mereka yang tidak mampu.

“Sehingga wajar jika terjadi pembagiuan saja tidak sama rata. Karenanya masyarakat perlu bisa memahami kondisinya,” pungkasnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved