Tajuk

Berburu Sekolah Favorit

Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Penerimaan Peserta Didik

Berburu Sekolah Favorit
Pelaksanaan PPDB Online di SMAN 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (25/6/2018). 

SEJAK Senin (25/6) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan sederajat digelar serentak secara online. Prosesi ini sebenarnya prosedur rutin yang digelar tiap tahun. Setiap tahun pula selalu diupdate aturan maupun tata caranya agar lebih baik dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Namun, tetap saja tiap tahun pemandangan tetap sama, di sekolah favorit membeludak oleh pendaftar.

Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Di antara aturan itu adalah, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Adapun domisili calon siswa dilakukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Sedang pembagian sistem zonasi antar sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.

Tujuan sistem ini adalah pemerataan jumlah siswa tiap sekolah sehingga tidak ada lagi istilah favorit, semua sekolah negeri sama. Tapi, tampaknya, aturan ini juga tidak benar-benar mampu mengakomodir keinginan orangtua calon siswa untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah terbaik atau favorit. Memang tak bisa dipungkiri, antara sekolah yang difavoritkan maupun yang tidak, ada semacam kasta pembeda.

Namun, saat beberapa tahun mendatang, PPDB Online sistem ini dilaksanakan, kesetaraan itu masih akan sulit dicapai jika tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia pendidik dan fasilitas sekolah yang memadai. Parahnya, mencapai ekuivalen antara sekolah, tenaga pendidik dan kualitas pendidikan itu butuh waktu tak sebentar. Di luar negeri seperti di Barat, mungkin problem yang di hadapi tidak sepelik di Indonesia. Satu contoh saja soal fasilitas. Di luar Jawa dengan di Pulau Jawa sangat jauh ketimpangannya. Bahkan, dalam satu provinsi dan satu kota sekalipun ketimpangan itu sangat jelas adanya.

Program dana operasional sekolah (BOS) memang sudah berjalan cukup lama, sebagian fisik sekolah di Tanah Air mengalami perbaikan. Namun, tentu saja bukan cuma BOS untuk mencukupinya. Membangun manusianya, sumberdayanya, meningkatkan kualitas pendidik dan pola pengajaran tak kalah pentingnya. Semua harus ekulivalen, semua harus sepadan.

Jika semua itu terpenuhi, tidak perlu ada aturan zonasi. Tidak harus ada pembatasan pendaftar atau calon siswa berdasarkan domisili.

Tugas pemerintah adalah, bagaimana bisa untuk mempercepat penyeragaman fasilitas pendidikan sembari meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan sistem pembelajaran. Sebenarnya, jika konsisten dilaksanakan terus menerus dan berjenjang dari level sekolah dasar hingga SLTA, titik ekuivalen itu bakal tercapai.

Sayangnya, seperti yang sudah-sudah, begitu pemerintahan berganti, lalu menteri pendidikan dijabat orang baru, kebijakan di bidang pendidikan pun berubah. Harusnya, grand design atau desain utama pembangunan pendidikan di Indonesia itu jangan berubah atau melenceng terlalu jauh walaupun pemerintahan maupun menterinya berganti. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help