Opini Publik

Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada

Pemilukada serentak kali ini diikuti oleh 171 daerah di seluruh Tanah Air, yang terdiri dari pemilihan di 17 provinsi

Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada
tribunnews.com
Ilustrasi 

Oleh: Reja Fahlevi, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi & Good Governance UNLAM

HARI ini, 27 Juni 2018 bangsa Indonesia menggelar agenda besar pesta demokrasi, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak. Atmosfir perpolitikan menjelang hajatan akbar tersebut terasa kian memanas.

Pemilukada serentak kali ini diikuti oleh 171 daerah di seluruh Tanah Air, yang terdiri dari pemilihan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan diikuti sebanyak 569 pasangan calon.

Banyak permasalahan yang sering kita temui ketika hajatan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan. Satu di antaranya yang selalu menjadi permasalahan klasik adalah masalah money politik yang salah satu diantaranya dikenal dengan istilah serangan fajar.

Dalam perpolitikan di Indonesia, serangan fajar merupakan istilah yang ditunjuk untuk mendefenisikan salah satu bentuk politik hitam dengan metode pemberian sesuatu baik uang maupun lainya kepada pemilik hak suara agar dapat memenangkan calonnya. Serangan fajar biasanya mengarah pada penduduk kelas menengah kebawah dan sering kali terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan. Biasanya waktu serangan dilakukan pagi hari buta jelang pemilihan dengan harapan dapat mengubah pilihan pemilih atau beberapa hari sebelum waktu pemilihan di laksanakan.

Modus yang digunakan dalam serangan fajar yang dilakukan para calon untuk membeli suara rakyat dengan iming-iming materi biasanya beraneka ragam. Mulai dari memberi uang, pemberian sembako ,sarung, pakaian dan bahkan zaman sekarang modus serangan fajar berbentuk pemberian voucher pulsa dan paket data internet.

Selain itu, modusnya dulu hanya dikenal dengan politik uang prabayar yakni uang diberikan dan pemilih akan memberikan suaranya pada tanda gambar yang disarankan. Namun cara itu tidak lagi efektif karena tim sukses tidak mempunyai bukti bahwa suara benar-benar diberikan kepada yang bersangkutan. Maka kemudian berkembang dengan politik uang pascabayar dimana pemilih akan dibayar setelah memberikan suaranya.

Dalam problem politik praktis, serangan fajar mewabah menjadi seperti sebuah penyakit yang cukup kompleks karena dapat menganggu stabilitas sistem demokrasi yang diimplementasikan suatu negara. Bagaimana tidak, serangan fajar yang dilakukan berbagai oknum sebagai perpanjangan tangan kandidat tertentu, dapat merubah hati nurani masyarakat dengan iming-iming materi semata.

Serangan Fajar adalah Money Politik
Politik uang yang sudah mendarah daging di Indonesia merupakan langkah awal bagi seorang calon pemimpin untuk memulai debut korupsinya. Mengapa demikian, karena serangan fajar akan berdampak pada niat dan upaya kandidat untuk mengembalikan segala dana yang dilontarkan pada serangan fajar sebelumnya.

Masyarakat yang menerima serangan fajar, secara tidak langsung berarti menyetujui adanya pimpinan yang korupsi pada masa pemerintahan. Itu berarti, tidaklah layak seorang individu yang menerima serangan fajar mengeluh kepada pemimpin yang korupsi sedangkan ia terlibat dalam praktek korupsi dengan memilihnya di Pilkada.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved