Opini Publik

Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada

Pemilukada serentak kali ini diikuti oleh 171 daerah di seluruh Tanah Air, yang terdiri dari pemilihan di 17 provinsi

Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada
tribunnews.com
Ilustrasi 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tidak ada pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang. UU tersebut hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan untuk calon kepala daerah atau partai politik.

Namun tindakan tersebut masih bisa dipidana dengan menggunakan Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pasal 149 ayat 1 dan 2. KUHP ayat 1 berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan KUHP ayat 2 berbunyi, “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Maksimalkan Pengawasan
Persoalan klasik ini akan bisa teratasi apabila ada komitmen dari setiap elemen untuk melawan praktik politik uang dan serangan fajar menjadi yang contoh betapa akrabnya masyarakat dengan bujukan para politisi sesat, yang berusaha untuk menukarkan hak suara rakyat dengan materi.

Panitia pengawasan pemilu harus ekstra kerja keras melakukan pengawalan atas serangan fajar.

Bermodalkan berita yang terbaru dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menerjunkan sejuta pengawas pemilu. Harusnya serangan fajar tidak perlu terjadi kedepan. Kalaupun, masih saja ada calon yang berani untuk melakukan serangan fajar. Panitia pengawas harus menindak dengan tegas.

Kenyataannya, panitia pengawas pemilu di negeri ini sangat jarang berhasil menindak secara tegas pelaku politik uang sampai ke aktor intelektualnya. Badan Pengawas Pemilu dari berbagai tingkatan harus berani bertindak tegas terhadap indikasi praktek politik uang. Selama ini pelanggaran-pelanggaran yang cenderung ditoleransi menyebabkan praktek politik uang kian marak. Ketika pelanggaran dibiarkan maka pemilih cenderung beranggapan praktek buruk itu sah-sah saja.

Dalam menyikapi serangan fajar sudah seyogyanya lah kita untuk mengatakan tolak dan lawan serangan fajar dan politik uang. Jangan sampai kita semua memiliki stigma ambil uangnya dan jangan pilih orangnya itu dibolehkan karena walau kita tidak memilih calonnya tetapi dengan menerima materi dalam serangan fajar tentulah akan tetap membuat politik uang makin subur. Mari mulai hari ini katakan dan praktikan no money politik, jangan terima dan pilih calon yang menggunakan praktik money politik. Satu suara anda hari ini akan berdampak bagi daerah anda lima tahun ke depan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved