Berita Hulu Sungai Tengah

Warga Barabai Laporkan Dugaan Pelanggaran Pendistribusian Elpiji Tiga Kilogram

warga Jalan Hevea Barabai, menyatakan menemukan adanya pelanggaran dalam pendistribusian elpiji subsidi (3 kilogram)

Warga Barabai Laporkan Dugaan Pelanggaran Pendistribusian Elpiji Tiga Kilogram
Andromeda.id
Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 3 Kg 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Seorang warga, Wirjana Akhmad, warga Jalan Hevea Barabai, menyatakan menemukan adanya pelanggaran dalam pendistribusian elpiji subsidi (3 kilogram) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dugaan pelanggaran tersebut meliputi beberapa hal, yang berdampak adanya monopoli oleh pemodal besar, serta membuat harga yang dibeli masyarakat di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp 20 ribu sampai Rp 22 ribu per tabung.

Wirjana Akhmad, kepadabanjarmasinpost.co.id, Rabu (4/7/2018) menjelaskan, sesuai aturan, alur penyaluran elpiji subsidi tersebut dari Pertamina, langsung ke agen dan dari agen, ke pangkalan-pangkalan resmi, dan dari pangkalan ke masyarakat.

Pangkalan juga tak boleh menyalurkan ke pengecer, seperti kios-kios, toko, warung.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar Timnas U-19 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-19 2018

"Hasil temuan saya di lapangan, agen juga menyalurkan ke pangkalan-pangkalan tak resmi dan tak terdata di Pertamina. Bahkan dari agen ada yang lansung menjual ke pengecer,"jelas Wirjana, yang juga pemilik pangkalan elpiji 12 kilogram di Jalan Bintara Barabai.

Pelanggaran lainya, jelas dia pihak agen juga saat melakukan pendistribusian ke pangkalan tidak menggunakan angkutan mobil standar yang diizinkan oleh Pertamina, bahkan tidak disertai dokumen izin pengangkutan.

Dari tingkat pangkalan juga terjadi pelanggaran, dimana pangkalan membagi atau mendistribusikan atau mengangkut elpiji 3 kg dalam jumlah besar tidak disertai izin pengangkutan yang ditetapkan Pertamina.

"Pangkalan menjual dalam jumlah besar tidak langsung ke masyarakat dengan harga HET yang tak sesuai aturan pemerintah. Dampaknya, masyarakat membeli dengan harga yang lebih tinggi dari HET,"katanya.

Baca: Jadwal Live Trans TV Perempat Final Piala Dunia 2018 - Dibuka Prancis vs Uruguay & Brasil vs Belgia

Menurut Wirjana, dugaan pelanggaran tersebut sudah masuk tindak pidana, yaitu pelanggaran terhadap UU Migas.

"Harapan saya sebagai warga pihak penegak hukum, khususnya kepolisian menertibkan hal tersebut, agar pendistribusian elpiji subsidi ke masyarakat tepat sasaran dan tak ada monopoli oleh pihak tertentu yang memiliki modal besar," ujarnya.

"Jika tak bisa juga ditertibkan, lakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika itu dilakukan, masyarakat HST dengan mudah mendapatkan elpiji bersubsidi dengan HET sesuai ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 17 ribu sampai Rp 18 ribu. Ini sudah dilakukan Kabupaten Tanah Bumbu, yang sekarang penyalurannya sudah tertata sesuai aturan," katanya.

Wirjana menyatakan, telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Satreskrim Polres HST, Unit Tipiter, disertai lampiran contoh perjanjian agen dan pangkalan, sebagaimana ditetapkan pemerintah disertai identitas dirinya sebagai pelapor.

Sementara, Kasatreskrim Polres HST Iptu Shandy yang dikonfirmasi menyatakan belum mempelajari isi laporan tersebut.

"Memang sudah menerima suratnya di Tipiter. Kami masih mempelajari laporan tersebut,"kata Sandy. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved