Pastikan Parpol Tidak Mencalonkan Mantan Koruptor, KPU Minta Ketua Partai Wajib Tanda Tangani Ini

Komisi Pemilihan Umum tak main-main dengan peraturan yang telah dibuatnya terkait pelarangan mantan napi korupsi sebagai calon legislatif.

Pastikan Parpol Tidak Mencalonkan Mantan Koruptor, KPU Minta Ketua Partai Wajib Tanda Tangani Ini
KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANG
Gedung Komisi Pemilihan Umum 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum tak main-main dengan peraturan yang telah dibuatnya terkait pelarangan mantan napi korupsi sebagai calon legislatif.

Peraturan KPU tentang larangan mantan napi korupsi dan napi tindak kejahatan tertentu lainnya menjadi caleg itu sendiri kini telah diundangkan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Seperti dikutip Harian Kompas, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, ada perubahan tata letak dalam PKPU yang diundangkan tersebut dengan PKPU No 20/2018 sebelumnya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar Timnas U-19 Indonesia vs Filipina Piala AFF U-19 2018

Baca: Jadwal Lengkap Pendaftaran CPNS 2018, BKN Umumkan Mekanisme CPNS 11 Juli Nanti

Namun, ia menegaskan, tidak ada perubahan substansi.

Mantan napi tiga jenis kejahatan tersebut tetap tidak boleh menjadi caleg.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e diyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Halaman
12
Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help