Berita Hulu Sungai Utara

1.466 Tenaga Honorer HSU Bakal Ikuti Uji Kompetensi

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan uji kompetensi untuk tenaga kontrak

1.466 Tenaga Honorer HSU Bakal Ikuti Uji Kompetensi
trbuntimur
ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan uji kompetensi untuk tenaga kontrak atau yang biasa dikenal dengan honorer.

Uji kompetensi ini sebelumnya telah diumumkan kepada seluruh honorer untuk mempersiapkan diri.

Dan untuk pelaksanaan uji kompetensi ini dimulai pada 11 Juli hingga 19 Juli 2018 yang diikuti oleh 1.466 tenaga kontrak dari 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah HSU sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD untuk menyerahkan data jumlah tenaga kontrak yang ada dan yang dibutuhkan.

Kepala BKD HSU M Taufik mengatakan uji kompetensi ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi tenaga kontrak yang ada.

Baca: Live Indosiar! Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Thailand Piala AFF U-19 2018 di Indosiar

Pasalnya masih ada laporan tenaga honorer yang namanya tercantum namun yang bersangkutan tidak aktif bekerja melaksanakan tugasnya.

“Sebelumnya kami telah melakukan pendataan jumlah tenaga kontrak yang ada di seluruh SKPD, sekaligus meminta daftar kebutuhan setiap bidang sekaligus tanggung jawab yang dikerjakan setiap hari,” ungkapnya.

Tes tertulis dilaksanakan secara bergantian di beberapa SKPD hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga BKD yang melakukan pengawasan.

Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan disetiap SKPD masing masing. Tim uji kompetensi yang tergabung dari beberapa pihak termasuk inspektorat membawa soal ke SKPD dan tes dilakukan secara tertutup di aula kantor,” ungkapnya.

Baca: Hasil PSBS Biak vs Martapura FC di Liga 2 2018 - Skor Babak Pertama 0-1, Gol Qischil Gandrum Minny!

Terpisah Bupati HSU Abdul Wahid mengatakan jumlah tenaga honorer akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan tiap SKPD. Namun pemerintah daerah juga membuka kesempatan untuk mayarakat umum.

“Tidak menutup kemungkinan tenaga honorer lama akan digantikan oleh orang baru jika memang memenuhi syarat,” ungkapnya.

Untuk tenaga honorer seperti tenaga kebersihan, jaga malam dan supir bisa tetap dipertahankan di SKPD, kecuali memag pada kenyataannya kinerjanya tidak baik.

Menyinggung masalah upah tenaga honorer, saat ini setiap SKPD memiliki kebijakan sendiri dalam penentuan besaran gaji atau upah dan saat ini tim tengah menyusun penentuan berdasarkan pendidikan dan beban kerjanya.

“Seleksi dilakukan pada bulan Agustus, sehingga tiga bulan terakhir di 2018 mereka sudah ditetapkan nilai kontrak sesuai pertimbangan yang sudah masuk dalam anggaran perubahan,” ujarnya.

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help