Kalsel Bergerak

Masih Ada 726 Perusahaan di Kalsel Tak Daftar BPJS Kesehatan

"Ini langkah kepatuhan, jadi mendaftarkan pekerja untuk JKN KISnya lagi tidak lagi imbauan, tapi suatu kewajiban," ujarnya.

Masih Ada 726 Perusahaan di Kalsel Tak Daftar BPJS Kesehatan
Milna Sari

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Masih adanya perusahaan yang tidak mendaftar JKN KIS membuat BPJS Kesehatan gerah. Total di Kalsel perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam JKN KIS ada 726 perusahaan.

Saat ini di Kalsel hanya 60 persen masyarakatnya yang tercover JKN KIS. Diungkapkan Deputi Direksi Wilayah Kalseltengtimtara, Benjamin Saut hampir di semua daerah di wilayahnya masih banyak yang perusahaan yang tak mendaftarkan karyawannya JKN KIS. Estimasi dari 726 perusahaan tersebut ada sekitar 65 ribu pekerja Kalsel yang tidak dilindungi dengan JKN KIS.

Tak hanya masalah perusahaan tak mendaftarkan JKN KIS karyawannya, perusahaan yang tidak patuh membayar iuran juga masih besar yaitu 123 perusahaan. Dengan estimasi kerugian Rp 2,8 miliar.

Tak hanya dari kalangan perusahaan, di kalangan pemerintahan juga ada tujuh pemda yang tak patuh dalam membayar iuran JKN KIS Pegawainya. Estimasi kerugian akibat tujuh pemda tak patuh membayarkan iuran ini jelasnya sekitar Rp 5,8 miliar.

Bahkan saat ini jelas Benjamin sudah ada enam surat kuasa khusus (SKK) yang diserahkan ke Kejari setempat untuk diselesaikan oleh Kejari. Terbanyak DARI Banjarmasin yaitu empat kasus dan dari Barabai dua kasus dengan total ada enam kasus yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri.

Masih minimnya kepatuhan ini sebut Benjamin kebanyakan berkaitan dengan tidak disiplin dalam mengatur budget, akibatnya perusahaan harus tertunggak membayar iuran JKN KIS. Namun sebut Benjamin dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan kepatuhan tingkat provinsi Kalsel di Novotel, Senin (09/07/2018) peraturan baru nantinya jika perusahaan tidak membayar pada setiap tanggal 10 di satu bulan maka kepesertaan JKN KISnya akan tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu jelasnya mereka lebih beesinergi dengan Kejati dan Kejari untuk mencapai ketertinggalan yang ada di Kalsel.
"Kalau kita serahkan ke Kejaksaan dalam mediasi biasanya akan lebih efektif," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Nantinya sebutnya BPJS Kesehatan akan bekerjasama dengan Dinas Perijinan dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi dan kabupaten kota agar mendaftarkan pegawai ke BPJS Kesehatan menjadi satu syarat atau SOP dalam mendirikan perusahaan atau investasi.

Bahkan sebutnya jika ada yang perusahaan yang mampu bayar tapi tidak mendaftarkan pekerja di BPJS Kesehatan bisa jadi dicabut ijinnya agar menimbulkan efek jera.

"Ini langkah kepatuhan, jadi mendaftarkan pekerja untuk JKN KISnya lagi tidak lagi imbauan, tapi suatu kewajiban," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Milna Sari
Editor: Restudia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved