Berita Banjar

Warga Laporkan Kepala Desa Handilpurai ke Kejari Banjar

Warga Handilpurai Kabupaten Banjar melaporkan kepala desanya terkait dugaan penyalahgunaan dana desa.

Warga Laporkan Kepala Desa Handilpurai ke Kejari Banjar
istimewa
Kasipidsus Kejadi Banjar, Tri Taruna 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA — Beberapa warga Handilpurai Kabupaten Banjar melaporkan kepala desanya terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dana ADD-APBN tahun anggaran 2017 oleh Kepala Desa Beserta TPK. Mereka mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

Mantan Anggota BPD 2017 Arpani mengatakan, penggunaan dana itu dinilainya tudak transparan dan diduga ada penggelapan dana desa, bahkan tanpa musyawarah desa.

Kegiatan-kegiatan yang diduga penggelapan dana, kegiatan perencanaan desa Rp 11 juta, peningkatan halaman kantor desa Rp 31.604.027. Bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp 84.462.891, penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai potensi Rp 10.124.405, serta dana peningkatan kapasitas Rp 45.638.485.

“Selain itu, berdasarkan fakta dan hasil musyawarah desa sumur bor yang berada di halaman rumah kepala desa seharusnya di RT 1 untuk warga miskin. Peletakan sumur bor di halaman rumah kepala desa tanpa rapat musyawarag desa dan BPD,” katanya.

Dia juga mengatakan, kepala desa Handilpurai diduga melakukan praktik nepotisme dengan membentuk perangkat desa dilakukan tanpa rapat dengan masyarakat ataupuk BPD. Ditegaskannya, tidak mustahil ada praktik KKN.

“Harus mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada BPD, selama ini hanya lisan. Tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2017,” tegasnya.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri Banjar, Tri Taruna mengatakan, atas laporan Arpani warga Handil Purau itu masuk ke Kejari. Nantinya apakah dilimpahkan kepada intelijen atau pidsus.

“Akan tetapi kalau nanti diberikan disposisi kepada Pidsus maka tentu akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Terlebih dulu akan memintai keterangan sebelum mengambil kesimpulan dan ini masih dalam tahap pelaporan. Tentunya ada peran APIP, darisitu kelihatan apakah ada penyelewengan dana desa yang menyebabkan kerugian negara.

“Kalau ada indikasi kerugian negara, tentu akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.  (banjarmasinpost.co.id/hasby suhaily)

Penulis: Hasby
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help