Berita Hulu Sungai Tengah

Buktikan Gugatan Walhi Kalsel, Hakim PTUN di Jakarta Turun ke Desa Natih 13 Juli Mendatang

Sidang kasus gugatan PTUN Walhi Kalsel terhadap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM) terus bergulir.

Buktikan Gugatan Walhi Kalsel, Hakim PTUN di Jakarta Turun ke Desa Natih 13 Juli Mendatang
istimewa
Desa Natih yang terlihat masih hijau dan sejuk diambil dari udara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sidang kasus gugatan PTUN Walhi Kalsel terhadap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM) terus bergulir sejak sidang pertama 4 April 2018 lalu.

Hingga Juli 2018, sidang pun memasuki tahap pemeriksaan setempat. Tahapan tersebut membuat majelis hakim PTUN Jakarta tersebut harus turun langsung ke HST, yaitu di Blok Batutangga, Desa Natih, Kecamatan Batangalai Timur , Hulu Sungai Tengah. ‎

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo DwiCahyono, kepadabanjarmasinpost.co.id, Rabu (11/8/2018) menjelaskan, pemeriksaan setempat dilaksanakan Jumat 13 Juli mendatang, pukul 08.00 Wita sampai selesai, di Desa Natih juga diikuti tim penggugat (Walhi), tim tergugat (menteri ESDM dan PT MCM), pemkab setempat, masyarakat, media massa serta pihak lainnya. Sidang tersebut merupakan pemeriksaan lokasi untuk membuktikan dalil gugatan Walhi terhadap IUP OP PT MCM. Tempatnya, direncanakan di Kantor Desa Natih.

Walhi Kalsel, didampingi Tim Pengacara Ronald, Anto dab Wahid. Walhi juga menyiapkan saksi fakta atas gugatannya, yaitu warga setempat yaitu Arbaini, Darkuni, Sahdi, Johansyah serta pihak lainnya, saat pelaksanaan pemeriksaan oleh tim hakim. Adapun waktu yang direncanakan untuk sidang di luar kantor PTUN tersebut, mulai pukul 13.30 sampai pukul 15.30 Wita. Tim Walhi juga didukung Gembuk HST, yaitu Gerakan Masyarakat. Pmebela Bumi Murakata, yang telah menghimpun puluhan ribu tandatangan warga yang menolak SK Menteri tersebut.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, 28 Februari 2018 lalu, Walhi Kalsel mendaftarkan gugatan PTUN terhadap Menteri ESDM yang mengeluarkan izin operasi produksi PT MCM melalui SK Nomor 441.K/30/DBJ/2017 tertanggal 4 Desember2017. SK tersebut tentang IUPK operasional batu bara PT MCM. Menurut Kisworo dikeluarkannya izin tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat di daerah yang akan terdampak langsung oleh operasi penambangan batu bara.

Selain itu, Perda Nomor 13 tahun 2016-2023 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten menyebutkan, terdapat potensi batu bara di wilayah HST, namun tidak untuk dieksploitasi. Selain itu, 56 persen luasan izin tersebut, merupakan kawasan karst atau resapan air, serta sumber air baku PDAM HST dengan potensi kerugian 194.400.000.000 per bulan, jika terjadi terjadi penambangan yang membuat air baku tercemar.

Kisworo menyebut, Pegunungan Meratus di HST satu-satunya yang belum tersentuh pertambangan dan harus dipertahankan sampai kapanpun. "Selain itu dampak kerusakan lingkungan dan ancaman banjir bakal terus mengancam warga tiga kabupaten, yaitu HST, Balangan dan Tabalong.

Dampak lainnya, terancamnya 22.218 hektare lahan pertanian padi dengan kerugian Rp 511.014.000.000 per musim tanam, ditambah terancamnya irigasi Batangalai senilai Rp 500.000.000.000 yang dibangu sejak 2019. Atas dasar itulah, Walhi meminta menteri ESDM mencabut izin pertambangan PT MCM.

Apalagi, mayoritas masyarakat HST menolak keras izin tersebut, dan menegaskan tak boleh ada penambangan di wilayah HST karena berdasarkan fakta di daerah lain di Kalsel, tak ada penambangan batu bara yang menyejahterakan masyarakat, dan justru terjadi sebaliknya, merusak alam, tatanan sosial masyarakat, konflik sosial dan konflik agraria.

Seperti diketahui, izin untuk MCM diterbitkan Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba dengan luas lahan 5.900 hektar meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah, Kalsel.

Wilayah tersebut meliputi pegunungan Meratus yang nenjadi bagian penting ekosistem yang menyangga Pulau Kalimantan. Pemerintah Kabupaten HST sendiri menyatakan, mendukung aspirasi yang disampaikan masyarakat HST, bahwa di HST tak boleh ada penambangan batu bara.

Pemkab juga mendukung upaya advokasi yang kini dilakukan Walhi Kalsel mendesak menteri ESDM mencabut IUP operasional PT MCM tersebut, agar masyarakat HST bisa tenang tanpa dihantui ancaman kerusakan lingkungan. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help