Berita Hulu Sungai Tengah

Keberadaan Warung Jablay di Barabai Dinilai Harus Diatur Dalam Peraturan Daerah, Ini Pertimbangannya

Keberadaan warung malam di sejumlah desa di HST atau yang biasa disebut warga warung jablay, dinilai rawan tindak kriminalitas.

Keberadaan Warung Jablay di Barabai Dinilai Harus Diatur Dalam Peraturan Daerah, Ini Pertimbangannya
Istimewa
Tim gabungan giat patroli pengawasan dan penindakkan warung jablay, berhasil mencyduk sebuah warung dan lakukan penyitaan barang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Keberadaan warung malam di sejumlah desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau yang biasa disebut warga warung jablay, dinilai rawan tindak kriminalitas.

Sejak beberapa tahun lalu terjadi perkelahian di sekitar warung, baik karena minuman keras maupun obat-obatan, yang membuat antarpengunjung warung jadi sensitif. Belum lama tadi bahkan, terjadi dua kasus pembunuhan di sekitar warung, yaitu Desa Tembuk Bahalang dan Desa Kapuh Padang, yang dipicu perkelahian.

DPD KNPI Kabupaten HST pun menyatakan keprihatinanya atas peristiwa kriminal tersebut. Ketua KNPI HST Taufik Rahman, kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (9/7/2018) menyatakan, karena terbukti menimbulkan kemudharatan, dia mengusulkan agar pemerintaj daerah membuat Peraturan Daerah (Perda).

"Perda itu nantinya mengatur jam operasionalnya, misalnya maksimal pukul 23.00 Wita. Penjaga warungnya tidak boleh berpakaian seksi atau minim. Lalu berikan sanksi. Denda yang lebih berat jika ada yang melanggar. Selain denda, juga pidana kurungan. Terpaksa harus tegas seperti itu, demi masa depan generasi muda yang lebih baik. Memang semua orang berhak mencari nafkah, tapi dengan car yang baik pula, tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat,"kata Taufik.

Jika lebih banyak mendatangkan mudharat, kata Taufik, pemerintah daerah harus bertindak demi menyelamatkan masyarakatnya dari pengaruh buruk seperti narkoba, minuman keras dan obat terlarang, bahkan dari kemungkinan adanya prostitusi. Selain itu, para pemilik warung juga diberikan penyuluhan dan pembinaan, agar mencari nafkah dengan cara yang baik.

Sementara itu, menanggapi usul pengaturan warung malam dengan Perda, anggota DPRD HST Abdul Rahman menyatakan sah-sah saja. Namun, sebelum membuat Perda, harus benar-benar dikaji bersama, bagimana solusinya. "Jangan sampai perda dibuat, tapi tak bisa dilaksanakan di lapangan, sehingga malah hanya jadi lembaran kertas tak bermakna,"kata Rahman. Menurut Rahman, kunci penegakkan perda adalah keseriusan pemerintah, kesiapan dan ketegasan aparatur pelaksana di lapangan, serta jumlah personel yang cukup.

"Menurut saya, sebelum membuat Perda itu, pemerintah, DPRD, aparat kepolisian, LSM/OKP hingga pemilik warung malam, serta para ulama, harus duduk bersama satu meja, mencari solusi terbaik mengatasi masalah sosial di masyarakat ini,"kata Rahman. Athailah Hasby, anggota dewan lainnya menyatakan sependapat dengan apa yang dikatakan rekannya Abdul Rahman. "Nanti akan didiskusikan bersama anggota dewan lainnya, serta meminta saran aparat terkait, pemerintah daerah serta para tokoh masyarakat dan ulama, bagimana solusinya,"kata Athailah.

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar HST H Abdul Razak mengakui, pihaknya tak bisa memberikan tindakan, karena belum ada perda yang mengatur khusus tentang warung malam. Meski demikian, kata razak, di beberapa kecamatan, seperti Batangalai Utara, Batangalai Selatan, Labuanamas Selatan, Labuanamas Utara masing-masing terirtorial sudah membuat peraturan berdasarkan kesepakatan unsur Muspika, MUI dan tokoh masyarakat terkait jam bukanya warung. "Kami satpol PP dan pihak kepolisian sering mengadakan patroli gabungan ke warung malam, namun dua minggu ini fokus ke pos pelaksanaan aruh adat di Desa Murung B Hantakan," katanya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help