Analisis Dampak Lalulintas

Polri Berwenang Rekomendasikan Andalalin, Tapi Pemda Belum Pernah Mengajukan

Sementara kata Kombes E Zulpan, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, andalalin adalah rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah

Polri Berwenang Rekomendasikan Andalalin, Tapi Pemda Belum Pernah Mengajukan
BPost Cetak
bpost 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sementara kata Kombes E Zulpan, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, andalalin adalah rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah dan untuk Andalalin ada diatur dalam UU Np 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam undang undang itu, sebut dia, ada pasal yang mencantumkan bahwa polisi lalu lintas di daerah mempunyai wewenang untuk Andalalin Lalu Lintas ke pemerintah daerah karena, izin membangun dan lainnya adalah kewenangan pemerintah daerah (pemda).

"Kami polisi lalu lintas memberikan rekomendasi kajian Andalalin dari sisi lalu lintas, inilah kewenangan polri," jelas Zulpan.

Baca: Lalulintas Semrawut di Jalan Ini, Masyarakat Mengeluh, Kapolda Marah, Ini Ternyata Sumbernya

Hal itu, lanjut dia, terkait gangguan ketertiban, kelancaran, lalu lintas terhadap bagunan-bangunan baik mall, perkantoran dan lainnya. Apakah bangunan yang dibangun berdampak pada kemacetan.

Bagaimana prosedur Andalalin lalu lintas? Zulpan menuturkan, saat pengusaha ingin mendirikan bangunan seperti mall, maka wajib mengajukan izin bangun kepada pemda.

Berdasarkan hal itu, pemda kemudian membuat surat ke Direktorat Lalu Lintas untuk lakukan kajian Andalalin Lalu Lintas.

Baca: Jadwal Penerimaan CPNS 2018, Ini Kesalahan Peserta CPNS 2017 yang Harus Dihindari Peserta CPNS 2018

"Setelah kami lakukan kajian lalu diberikan rekomendasi ke pemda. Baru kemudian pemda mengeluarkan izin membangun atau usaha," beber Zulpan seraya menegaskan tak ada tarif biaya untuk kajian tersebut.

Selama ini pemda pernah mengajukan izin Andalalin Lalu Lintas?

“Selama ini belum ada, termasuk beberapa bangunan pusat perbelanjaan yang ada di Kalsel,” ucapnya.

Baca: Nikita Mirzani Mantap Berhijrah? Akun Ini Doakan Semoga Istiqomah ya Yank

Masih kata Zulpan, pertimbangan Ditlantas memberikan izin Andalalin Lalu Lintas, dilihat berbagai hal seperti apakah bangunan berada di tikungan, apakah adanya bangunan itu menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas, dan apakah bangunan menyediakan lahan parkir yang layak, dan tidak menimbulkan kemacetan.

Pihaknya berharap pemda nantinya bersinergis dengan pihak kepolidian sehingga persoalan lalu lintas dan dampaknya terjadi bisa ditangani dengan baik ke depannya.

"Kami tidak menghalangi pembangunan, apalagi Kalsel kini membangun seperti slogan Gubernur Bergerak, kita dukung," paparnya.

Apalagi, katanya lagi, “Andalalin Lalu Lintas sudah cukup lama ada yakni UU No22 Tahun 2009.”

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help