Berita Banjarmasin

Banyak yang Bolos, Mahasiswa Kritiki Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Mereka menyoroti ketidakhadiran anggota legislatif tersebut saat acara pengambilan keputusan pengesahan dua perda

Banyak yang Bolos, Mahasiswa Kritiki Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
nurkholis huda
Ilustrasi rapat paripurna di DPRD Kalsel, Senin (5/3/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kinerja anggota DRPD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), disoroti oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Kalimantan Selatan.

Mereka menyoroti ketidakhadiran anggota legislatif tersebut saat acara pengambilan keputusan pengesahan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 25 anggota legislatif tersebut tidak hadir.

Baca: Kisah Driver Taksi Online: Awalnya Penumpangnya Sekarat Lalu Meninggal Dunia

Koordinator Wilayah BEM Kalimantan Selatan Melky Andreas Langwo, mendesak agar anggota legislatif yang tidak berhadir diberikan sanski.

"Kami mahasiswa saja wajib hadir. Kalau tidak hadir dapat nilai C. Anggota DPRD bebas tidak hadir," katanya, saat demo di halaman DPRD Kalsel, Kamis (12/7/2018).

Baca: Kisah Nikita Mirzani, Dikenal sebagai Artis Seksi, Pernah Jadi Santri, Lalu Hoboh karena Berhijab

Ia mengaku kecewa atas banyaknya anggota DPRD yang absen saat rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Burhanuddin, mengakui jika anggota DPRD yang hadir hanyar berjumlah 30 orang dari 55.

Ia menjelaskan, anggota DPRD yang tidak hadir karena alasan tugas di luar daerah.

Baca: Keluarga Akhirnya Ikhlas Melepas Rizki Ahmad Setelah Didatangi Habib, Bendera Hijau Pun Berkibar

Sebanyak lima orang anggota Badan Kehormatan dan Komisi III dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 orang pergi ke luar daerah.

"Yang tugas cuma 18 orang," katanya.

Sakadar diketahui, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan baru saja mengesahkan dua Raperda menjadi Perda yakni Raperda tetang Laporan Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 menjadi Perda dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Atas Pegambilan Keputusan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help