Berita Hulu Sungai Selatan

Danial Kifli Kukuhkan Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kandangan

Workshop penetapan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)

Danial Kifli Kukuhkan Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kandangan
istimewa
Penjabat Bupati Kandangan Kukuhkan Koalisi Kependudukan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Workshop penetapan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perouan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) HSS, Kamis (12/7/2018).

Selain digelar workshop, juga dilaksanakan pengukuhan pengurus koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Kabupaten HSS periode 2018-2021.

Penjabat Bupati HSS H Dahnial Kifli yang hadir pada kegiatan ini mengatakan menyambut baik kegiatan Workshop dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peserta workshop.

Pada kesempatan itu, Dahnial juga melakukan pengukuhan kepengurusan koalisi Kependudukan Kabupaten HSS. Koalisi ini diharapkan bisa melakukan upaya dan mendorong baik melalui pemikiran dan kegiatan untuk kesejahteraan kependudukan di HSS.

Baca: LIVE STREAMING Indonesia vs Malaysia Semifinal Piala AFF U-19 2018 - Link Live Streaming Indosiar

Kepala Dinas PPKBPPPA HSS, Is Susilastuti mengatakan koalisi kependudukan dibentuk untuk mencari model atau solusi strategis pengendalian dampak kependudukan. Koalisi kependudukan dibentuk dari unsur masyarakat.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV & Trans7 Final Piala Dunia 2018 dan Perebutan Juara Ketiga

Dikatakannya sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten HSS, pada 2017 jumlah penduduk di HSS sebanyak 229.889 jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut, komposisi terbanyak usia 5-9 tahun sebanyak 22.011, usia 10-14 sebanyak 20.207, dan usia 15-19 sebanyak 18.708 atau 26, 50 persen.

"Pada usia 15-19 ini, sangat rentan terjadi perkawinan usia dini. Untuk menekan atau mengatur jumlah penduduk, Pemkab HSS telah menerbitkan Peraturan Bupati no 97 tahun 2016, tentang pencegahan perkawinan usia anak, dan penandatanganan komitmen pencegahan perkawinan dini," katanya.

Berdasarkan data dari laporan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dari KUA masing-masing kecamatan, pada 2016 pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 29,95 persen dan tahun 2017 hanya 23, 65 persen.

Baca: Belasan Hektare Lahan di Batibati Terbakar, Ini Kondisinya

"Dilihat dari data tersebut, menujukan penururan sebanyak 6.30 persen," ujarnya lagi.
Untuk pasangan usia subur sudah berKB sebanyak 76 persen dan target pusat hanya 74 persen. Jadi, capai yang telah diraih tersebut, sudah cukup menggembirakan.

"Masih adanya anak yang menikah dibawah umur yakni 18 tahun ke bawah, sehingga dibentuklah koalisi kependudukan untuk memberikan motivasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan mencegah perkawinan usia dini," tambahnya.

(banjarmasinpost.co.id/aprianto)

Penulis: Aprianto
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help