Opini Publik

Kisruh SKTM Saat PPDB

Ironis memang, satu sisi pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan, tapi di sisi lain calon peserta didik baru

Kisruh SKTM Saat PPDB
edi nugroho
Ratusan lulusan SMP memadati SMAN 1 Banjarmasin di kawasan Mulawarman saat PPDB online zonasi, Senin (25/6/18) siang lalu. 

Oleh: MUH FAJARUDDIN ATSNAN MPD, Dosen STKIP PGRI Banjarmasin

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 jenjang SMA/SMK meninggalkan berbagai catatan penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Selain masalah sistem zonasi yang proses pendaftaran sekolahnya banyak dikeluhkan masyarakat hingga masalah yang paling kentara dan terasa yaitu perihal menjamurnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Ironis memang, satu sisi pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan, tapi di sisi lain calon peserta didik baru yang memiliki nilai bagus banyak yang akhirnya tidak berguna karena tersisih dan ‘kalah sakti’ dengan mereka yang memegang SKTM.

Kericuhan SKTM sebenarnya bisa dicegah manakala semua pihak yang terlibat mampu berbagi peran. Pertama, dari orangtua dengan ekonomi mapan untuk mawas diri dan tidak mencari-cari SKTM. Kedua, dari masyarakat dalam hal ini mulai dari lingkup RT, RW, tidak asal memberikan surat pengantar keterangan miskin ke kelurahan, karena ia yang tahu betul kondisi warganya, apakah layak atau tidak mendapat SKTM. Ketiga, dari pihak sekolah untuk lebih selektif dan cermat menyinkronkan data pemegang SKTM.

Indikator Miskin
Berdasar data dari BPS, tercatat bahwa penduduk miskin di bulan September 2017 mencapai 26,58 juta orang, menurun 10,12 persen dibanding Maret 2017, dengan 27,77 juta orang. Artinya, di zaman serba ada seperti saat ini, hampir sulit menemukan orang yang benar-benar miskin jikalau acuan atau indikator miskin yang dipakai adalah dari BPS (Badan Pusat Statistik).

Meskipun masih ada khususnya saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil atau tinggal di bantaran sungai, dengan luas bangunan tempat tinggal minimalis kurang dari 8 meter persegi, lantainya beralaskan tanah, atau sumber penerangan tidak menggunakan listrik, hingga tidak memiliki sepeda motor.

Bahkan, jika acuanya adalah ambang batas garis kemiskinan berdasarkan penghasilan penduduk, yaitu dikatakan miskin jika penghasilan per bulannya kurang dari Rp 361. 990, akan sangat minim menemui orang dengan penghasilan di bawah 500 ribu per bulannya, terutama penduduk yang tinggal di kota.

Tidak adanya standarisasi soal keluarga miskin inilah yang membuat simalakama bagi RT dan RW hingga kelurahan, untuk menentukan warganya berhak atau tidak mendapatkan SKTM. Fakta yang terjadi di lapangan, tidak sedikit warga yang memaksa agar desa meloloskan permohonan SKTM, apalagi tahu bahwa sekolah tidak bisa menolak pemegang SKTM saat PPDB.

Berbagi peran
Selain diperlukan indikator yang jelas perihal penduduk miskin, untuk mengurai polemik SKTM saat PPDB perlu memperhatikan tiga berikut. Pertama, fenomena SKTM saat PPDB memperlihatkan bahwa tidak sedikit oknum orang tua yang secara ekonomi mapan, tetapi memanfaatkan jalur SKTM. Orangtua sejatinya menyadari betul akan pentingnya proses menuju prestasi yang tidak instan. Munculnya kebijakan baru yang mengharuskan pihak sekolah wajib menerima para pemegang SKTM, dijadikan oleh sebagian oknum orang tua sebagai aji mumpung untuk memasukkan anak mereka ke sekolah dengan label favorit.

Maksud pembuat kebijakan, dengan memberikan porsi bagi pemegang SKTM untuk anaknya bisa masuk di sekolah favorit, tidak lain agar mereka mampu bersaing secara sehat dengan anak-anak berprestasi dari keluarga mapan. Namun ironisnya, justru mereka yang secara ekonomi berada dalam kategori berkecukupan atau bahkan berkelebihan, justru memanfaatkan kebijakan tersebut, dengan berbondong-bondong mencari SKTM dengan berpura-pura miskin, demi mendapatkan senjata untuk masuk sekolah idaman. Seyogyanya orang tua mawas diri akan peran dan tanggung jawabnya terlebih dahulu, terutama dalam hal pendidikan anak.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved