Opini Publik

Kisruh SKTM Saat PPDB

Ironis memang, satu sisi pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan, tapi di sisi lain calon peserta didik baru

Kisruh SKTM Saat PPDB
edi nugroho
Ratusan lulusan SMP memadati SMAN 1 Banjarmasin di kawasan Mulawarman saat PPDB online zonasi, Senin (25/6/18) siang lalu. 

Bentuk-bentuk peran dan tanggung jawab orangtua bisa diejawantahkan berupa perhatian dan menemani anak ketika belajar di rumah, mengikutkan bimbingan belajar jika memang dirasa tidak mampu, yang intinya memfasilitasi anak untuk belajar di luar sekolah. Jangan lantas, ketika nilai ujian anak jeblok, kemudian memanfaatkan jalur lain (SKTM) untuk masuk ke sekolah unggulan dengan nilai minim, padahal peran sebagai orang tua untuk memfasilitasi anak belajar di luar sekolah belum dilaksanakan secara maksimal.

Kedua, diperlukan ketegasan dari RT, RW, dan kelurahan untuk mengeluarkan SKTM. Memang, konsekuensinya adalah mendapat makian, gunjingan, hingga aksi memaksa dari warga yang sebenarnya tidak berhak mendapat SKTM, ketika bersikap tegas dan selektif dalam mengeluarkan kartu sakti (baca: SKTM) tersebut.

Namun, ketegasan dari para aparat dari lingkup terkecil RT, RW, hingga Kelurahan inilah yang bisa mengedukasi warga agar lebih mawas diri dan mau jujur, apakah layak atau tidak mendapat SKTM yang berarti masuk kategori miskin, padahal kondisi nyatanya sangat berkecukupan. Sebaliknya, fungsi masyarakat dalam konteks kontroling pendidikan di sekolah, hendaknya juga mau membuka ruang berkomunikasi yang intens dengan pihak sekolah, jikalau pihak sekolah memerlukan konfirmasi riil terkait kondisi calon peserta didik baru.

Ketiga, diperlukan ketelitian dalam sinkronisasi data yang dilakukan oleh pihak sekolah. Di satu sisi memang, ada suatu aturan/kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak sekolah, khususnya panita PPDB, yaitu memporsikan minimal 20 persen dari angka keseluruhan bagi calon peserta didik baru yang diterima di sekolah, berasal dari keluarga miskin. Atau, ada semacam kerepotan jika sekolah kembali ditugasi untuk mengecek kebenaran bahwa si anak memang berada dalam keluarga berfinansial kurang atau rendah. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, bisa dimanfaatkan untuk menjalin diskusi dengan masyarakat guna mengecek kebenaran tentang kondisi riil calon peserta didik baru.

Terakhir, fenomena SKTM sejatinya menunjukkan hasrat yang besar dari orang tua agar anaknya bisa masuk di sekolah favorit. Salahnya adalah, cara yang ditempuh untuk mencapai hasrat tersebut adalah dengan mendadak miskin atau berpura-pura miskin agar memiliki SKTM.

Kuota minimal 20 persen dari total daya tampung siswa baru yang ditetapkan pemerintah, memang memberikan kelonggaran dan kesempatan lebih bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu untuk ikut mencicipi pendidikan di sekolah yang diinginkan. Namun, para orang tua hendaknya jangan mengabaikan rambu-rambu kejujuran karena, ketika ketahuan menyalahgunakan SKTM saat PPDB maka konsekuesinya adalah harus siap jika putra-putrinya kemudian didiskualifikasi, dikarenakan oleh hasil verifikasi yang menyatakan siswa bukanlah dari keluarga miskin.

Sisi positif dari fenomena SKTM saat PPDB adalah terlihatnya hasrat yang mengindikasikan kesamaan visi misi semua orang tua, agar anaknya berada di sekolah favorit, yang asumsinya lebih lengkap sarana prasarana pendidikan, lebih profesional pendidiknya, dibandingkan sekolah tak berlabel favorit. Semua orang tua ingin melihat anaknya mendapat pendidikan yang layak, tetapi bukan lantas mengorbankan kejujuran untuk ditebus dengan selembar SKTM. Semoga!

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved