Tajuk

Pemda Pun Abai Soal Andalalin

Kemacetan tidak hanya kerap terjadi di seputaran kedua pusat perbelanjaan tersebut, tetapi juga pada banyak gedung di Banjarmasin

Pemda Pun Abai Soal Andalalin
Banjarmasinpost.co.id/Apunk
Kemacetan di Jalan A Yani Km 2 depan Duta Mall 

BILA hari libur atau akhir pekan, terutama pada tanggal muda, jangan heran jika melihat Jalan A Yani Banjarmasin mulai dari kilometer satu hingga sekitar Jalan Simpang Ulin macet berat. Itu karena banyak pengguna kendaraan antre memasuki pusat perbelanjaan Duta Mall. Demikian pula yang terjadi di Jalan A Yani sekitar Q Mall Banjarbaru.

Kemacetan tidak hanya kerap terjadi di seputaran kedua pusat perbelanjaan tersebut, tetapi juga pada banyak gedung di Banjarmasin. Ini karena minimnya tempat parkir di banyak gedung tersebut sehingga kendaraan pegawai, pekerja dan pengunjung meluber ke jalan. Ini memperparah kondisi jalan yang sudah sempit namun padat lalu lintas.

Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Pemko Banjarmasin menjadikan Jalan RE Martadinata yang tadinya dua arah menjadi satu arah agar jalan tersebut juga bisa digunakan sebagai tempat parkir mobil pegawai. Akibatnya masyarakat pengendara tak bisa leluasa melewati jalan tersebut.

Marahnya Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana menyaksikan kemacetan Jalan A Yani di sekitar Duta Mall membuka mata kita mengenai pentingnya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Selama ini istilah tersebut kurang terdengar di daerah ini. Kita hanya familiar dengan Amdal alias Analisa Dampak Lingkungan. Padahal Andalalin sudah dicantumkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hampir tidak ada pemilik gedung yang melaksanakan aturan ini. Ini artinya selama ini Andalalin terabaikan di Kalsel terutama di Banjarmasin dan Banjarbaru. Ini tidak hanya oleh pengusaha atau pemilik gedung, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Sudah seharusnya pemerintah daerah mengingatkan pengusaha atau pemilik gedung jika ingin menjadikan propertinya pusat keramaian.

Seperti halnya Amdal, Andalalin seharusnya dibikin sebelum mendirikan bangunan atau menjadikan bangunan tersebut pusat keramaian. Jika sudah menjadi tujuan warga, akan sulit mencegahnya. Jika dilakukan pencekalan, seolah-olah mencegah pembangunan dan menghalangi peningkatan perekonomian masyarakat.

Alasan gedung tersebut berada di jalan nasional sehingga pemerintah daerah tidak berwenang mengurusinya sangat tidak masuk akal. Faktanya adalah apa yang terjadi pada jalan nasional berdampak pada masyarakat daerah ini. Masyarakat daerah ini yang merasakan kemacetan jalan.

Artinya pemerintah daerah tetap harus mengurusinya dan memberi masukan kepada pengusaha agar kemacetan tak terjadi. Setidaknya itu dilakukan saat pengusaha atau masyarakat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin usaha. Pada saat proses pembuatan IMB itulah, aparat pemerintah kota harus mengawasinya. Tidak hanya mengenai persyaratan administrasi, tetapi juga kelengkapan bangunan seperti saluran air.

Selama ini pemerintah daerah atau pihak berwenang baru melakukan tindakan setelah terjadi masalah. Demikian pula kemacetan. Sistem coba-coba pun diterapkan. Sejumlah belokan atau U-Turn ditutup untuk mengatasi kemacetan. Namun beberapa saat kemudian belokan dibuka lagi karena dinilai hanya memindahkan kemacetan atau mendapatkan protes dari pengusaha.

Jadi mengambil moment kegeraman kapolda, sekaranglah saatnya pemerintah daerah, terutama Banjarmasin dan Banjarbaru, untuk memikirkan dan menjalankan aturan Andalalin. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help