Berita Hulu Sungai Tengah

Reaksi Walhi Soal Menteri ESDM dan PT MCM Tak Hadiri Sidang di Desa Natih dengan Alasan Keamanan

Ketidakhadiran pihak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining di persidangan dengan agenda

Reaksi Walhi Soal Menteri ESDM dan PT MCM Tak Hadiri Sidang di Desa Natih dengan Alasan Keamanan
Banjarmasinpost.co.id/Hanani

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Ketidakhadiran pihak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining di persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat di Kantor Kades Desa Natih, Kecamatan Batangalai Timur, Hulu Sungai Tengah, Jumat (13/7/2018) dengan alasan keamanan.

Hal ini dinilai pihak Walhi Kalsel tidak beralasan bahkan melecehkan Walhi dan masyarakat Kalsel, khusunya Hulu Sungai Tengah.

Padahal, selama ini Kalsel dikenal kondusif, dan Walhi sendiri jauh hari sudah memberitahukan ke Polda Kalsel dan Polres HST, bahkan saat sidang pagi tadi pihak kepolisian dan TNI hadir dan masyarakat sekali menyambut majelis hakim dengan baik dan ramah.

"Terus terang kami kecewa dan tersinggung dengan alasan mereka tidak menghadiri sidang. Mereka pikir kita ini melakukan kriminal. Kita masyarakat Kalsel orang yang taat hukum, makanya menempuh jalur hukum. Harusnya mereka tak perlu khawatir untuk datang. Ini penghinaan dan merendahkan martabat kita warga Kalsel. Kita jamin keamanan, walaupun itu hak Tuhan. Ini pelecehan juga terhadap kepolisian sebagai aparat negara. Padahal Kalsel sangat kondusif," jelas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, saat konfrensi Pers siang tadi di Taman Siring Joewita Barabai, Jumat (13/7/2018).

Baca: Menteri ESDM dan PT MCM Tidak Hadir Sidang di Desa Nateh, Ini Tanggapan Walhi

Kisworo pun menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat HST, warga Natih, Pemkab HST, TNI/Polri serta media massa di daerah, yang menurutnya hari ini menyukseskan jalannya sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri langsung majelis hakim PTUN yang mengadili kasus gugatan SK Menteri ESDM tentang izin operasional produksi kepada PT MCM yang wilayah operasional tersebut berada di Blok Batutangga, yang meliputi Desa Natih.

"Perjuangan kita masih panjang, karena masih ada izin-izin bermasalah, khususnya di HST. Orang HST harus bangga, karena satu_satunya daerah di Kalsel tak ada petambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, tapi punya pasar yang besar, rumah sakit yang megah, jalan-jalan yang beraspal sampai ke perdesaan. Alamnya yang indah dengan sungai-sungainya yang jernih masih bisa dinikmati,"kata Kisworo.

Dijelaskan berdasarkan data Walhi, 50 persen dari total wilayah 3,7 juta hektar bebas tambang plus sawit. PT MCM sampai sekarang selalu mengatakan mereka punya izin. Namun Walhi melakukan gugatan karena rakyat boleh menggunakan hak sebagai warga negara.

"Kita berharap majelis hakim mencabut SK Menteri yang telah dikeluarkan tersebut dengan mengabulkan gugatan.

Sementara, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Muhammd Yani mengatakan, pemkab HST dari dulu sampai sekarang tak pernah mengeluarkan rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan menilai SK tersebut dikeluarkan secara sepihak, sehingga tak memedulikan kaedah-kaedah tentang dampak lingkungan hidup.

Masyarakat HST telah bersatu mempertahankan hutan terakhir yang dimiliki Kalsel. Ini merupakan warisdan yang masih tersisa dan sumber air yang harus dipertahankan dari ancaman tambang batu bata dan eksploitasi lainnya. Dari Walhi didukung tujuh mengacara,"kata Yani.

Sementara Arbaini, tokoh masyarakat Desa Natih berharap setelah melihat sendiri kondisi masyarakat di lapangan, majelis hakim mengabulkan gugatan Walhi yang mewakili aspirasi masyarakat HST dan pemkab HST.

" Selama ini kami sudah hidup tenang dengan alam yang indah. Mohon jangan dirusak alam dan desa kami ini demi anak cucu. Demi keseimbangan alam dan demi kepentingan seluruh warga HST," kata Arbaini. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help