Berita Hulu Sungai Selatan

Menteri ESDM dan PT MCM Tidak Hadir Sidang di Desa Nateh, Ini Tanggapan Walhi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang telah melakukan gugatan PTUN terhadap Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining

Menteri ESDM  dan PT MCM Tidak Hadir Sidang di Desa Nateh, Ini Tanggapan Walhi
Banjarmasinpost.co.id/Hanani
Walhi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)  telah mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining (MCM).

Pihak Walhi menyatakan yakin, majelis hakim PTUN akan berpihak kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah dengan mengabulkan gugatan. ‎

Hari ini, Jumat (13/7/2018) seharusnya hari ini dijadwalkan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan langsung ke lokasi izin operasi produksi batu bara oleh menteri ESDM kepada PT MCM di Desa Natih, Batangalai Timur, HST.

Pengacara Walhi, Ronald saat konferensi pers di Taman Siring Joewita Barabai,  Jumat (13/7/2018) mengatakan, gugatan Walhi merupakan gugatan terhadap proses tata usaha negara khususnya dalam hal  proses izin yang dikeluarkan menteri ESDM, serta dampak dari izin tersebut.

Baca: Munding Aji Pelihara 10 Piton Raksasa, Salah Satunya Syahrini yang Ditawar Hingga 150 Juta

Sidang di tempat (Desa Natih) harusnya dafi pihak PT MCM hadir untuk membuktikan dalil gugatan sesuai fakta di lapangan. Adapun masyarakat menolak dengan dasar sejumlah fakta yang telah disampaikan.

Sekaligus menguji menteri apakah mengetahui di mana lahan dan tambang batu bara yang diberikan kepada pihak asing tersebut, dengan meminta majelis hakim dan tergugat melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat titik koordinat dilapangan.

Namun, menurut Ronald, menteri ESDM menolak pemeriksaan setempat, dan lagi-lagi menteri juga tidak mengetahui tempat SK yang dikeluarkannya tersebut.

Baca: BREAKINGNEWS - Empat Penengak Miras Oplosan Meninggal Dunia, Sisanya Kondisi Begini

"Yang membuat kami kesal menteri tidak mengetahui di mana lahan tambang batu bara yang diberikannya kepada pihak asing tersebut. Yang membuat tambah jengkel saat ini adalah, warga Natih sama sekali tak mengetahui bahwa wilayah desa mereka telah dikuasai asing melalui izin yang diberikan menteri ESDM. Diujung kemarahan warga ini Walhi sebagai penggugat menguji apakah proses yang dilakukan oleh menteri sudah benar dan tepat. Termasuk dampak-dampaknya. Inilah yang membuat kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa hakim akan berpihak pada gugatan dimana gugatan ini berangkat dari kemarahan warga HST," jelas Ronald.

Dijelaskan Ronaldm sehari sebelum pemeriksaan setempat, PT MCM membuat surat ke Pengadilan PTUN, meminta majelis hakim menunda atau tak melaksanakan pemeriksaan setempat, yang harusnya kata Ronald keberatan itu disampaikan pada saat persidangan.

"Inilah menurut kami kekonyolan yang dilakukan pihak tergugat yang tak sesuai prosedur. Mengirimkan surat keberatan di saat majelis hakin sudah memutuskan berangkat ke Kalsel dan telah menyiapkan logistik.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help