Berita Tanahlaut

Pemerintah Mediasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan

Pemerintah Kabupaten Tanahlaut memfasilitasi rapat pembahasan keberadaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan

Pemerintah Mediasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Rapat pembahasan TKBM Pelabuhan di Aula Barakat, Kantor Bupati Tanahlaut, Selasa (17/7/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanahlaut memfasilitasi rapat pembahasan keberadaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan di wilayah Kabupaten Tanahlaut.

Rapat pembahasan TKBM Pelabuhan itu berlangsung di Aula Barakat, Kantor Bupati Tanahlaut, Jalan A Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Selasa (17/7/2018).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahlaut, Syahrian Nurdin selaku moderator rapat pembahasan itu mengundang perusahaan bongkar muat (PBM), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut.

Baca: Waspadai Penipuan Atas Namakan Rekrutmen di PT Angkasa Pura, Ini Modus yang Sering Terjadi

Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanahlaut yang dilibatkan itu, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Perdagangan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Camat Kintap.

Instansi vertikal turut hadir dalam rapat itu, seperti Satuan Intelkam Polres Tanahlaut, Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kintap.

Baca: Penerimaan CPNS 2018 Pada Akhir Juli, Ini Situs Resmi dan Informasi Pendaftarannya

Pantauan reporter Banjarmasinpost.co.id, rapat pembahasan TKBM itu juga muncul keinginan untuk menyelesaikan kasus TKBM Kipuh dan TKBM Maju Bersama.

Terungkap dalam rapat pembahasan, pengguna jasa perusahaan bongkar muat menilai TKBM Kipuh maupun TKBM Maju Bersama selama terdaftar dalam UPP Kintap tidak menjadi persoalan memberikan pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan wilayah Kabupaten Tanahlaut.

Baca: Lowongan Kerja di KPK Mulai Dibuka untuk Posisi Ini, Lihat Persyaratan dan Cek di Link Berikut

Kini kegiatan TKBM Kipuh di pelabuhan Kintap terhenti setelah dipertanyakan para pekerja dari TKBM Maju Bersama asal Kecamatan Kintap yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Tanahlaut, belum lama ini.

Terkini, kasus terhentinya TKBM Kipuh itu bergulir di Pengadilan Negeri Pelaihari. Kuasa hukum TKBM Kipuh menggugat secara perdata surat keluar dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintap yang memberikan kesempatan kepada TKBM Maju Bersama dan TKBM Kipuh untuk bersama melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kintap.

(Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help