Diduga Proyek Infrastruktur Berpotensi Korupsi Diingatkan ICW, 2017 Ada 241 Kasus

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2017 lalu ada sebanyak 241 kasus korupsi dan suap

Diduga Proyek Infrastruktur Berpotensi Korupsi Diingatkan ICW, 2017 Ada 241 Kasus
Tribunnews/Jeprima
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir saat memberikan keterangan pers terkait penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir pekan lalu terhadap kediamannya di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018). Penggeledahan KPK terkait dengan dugaan kasus suap pada proyek PLTU Riau 1. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 diduga suap menambah panjang daftar proyek infrastruktur yang menjadi bancakan para koruptor.

Tidak hanya di pusat, korupsi di proyek bidang infrastruktur juga terjadi di daerah.

Baca: Hari Ini Pengumuman Hasil Ujian Tulis (Utul) UGM 2018 Jalur Mandiri, Klik Situs um.ugm.ac.id/admisi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2017 lalu ada sebanyak 241 kasus korupsi dan suap yang terkait pengadaan sektor infrastruktur.

Akibatnya, negara merugi Rp 1,5 triliun dengan nilai suap mencapai Rp 34 miliar.

Baca: Heboh Pernikahan Dini di Tapin, Ini Hukum Pernikahan Dini dalam Islam Menurut Buya Yahya

Jumlah perkara korupsi pengadaan infrastruktur tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Ini terlihat dari nilai kerugian negara yang lebih tinggi tahun lalu.

ICW mencatat kerugian negara pada tahun 2016 akibat korupsi pengadaan infrastruktur hanya Rp 680 miliar.

Penelitian ICW juga menunjukkan, pada tahun 2017, sebanyak 27,4% korupsi terjadi pada sektor infrastruktur.

Itulah sebabnya korupsi pada sektor infrastruktur menempati posisi teratas dalam ranking pengembangan kasus terbesar 2017. Dari sejumlah kasus itu, kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati rangking teratas.

Baca: Tanpa Ezechiel N Douassel Saat Barito Putera vs Persib Bandung di Pekan 17 Liga 1 2018?

Korupsi proyek transportasi menempati tempat pertama dengan 38 kasus dan membuat kerugian negara senilai Rp 575 miliar. Setelah itu diikuti oleh sektor pendidikan dengan nilai kerugian negara Rp 43,4 miliar (14 kasus) dan korupsi pembangunan infrastruktur desa dengan nilai Rp 7,9 miliar dalam 23 kasus.

"Dalam masalah PLTU Riau, hal tersebut terkait dengan korupsi pada proses pengadaan di pemerintah," kata Wana Alamsyah, anggota Divisi Investigasi ICW, Selasa (17/7/2018).

Halaman
12
Editor: Murhan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved