Bumi Antaluddin

DPRD HSS Rapat Paripurna Bahas Raperda Pertanggungjawaban APDB

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Dahnial Kifli menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD HSS Rapat Paripurna Bahas Raperda Pertanggungjawaban APDB
istimewa/kominfo hss
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSS, Selasa, (17/7) di Gedung DPRD HSS. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Dahnial Kifli menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSS, Selasa, (17/7) di Gedung DPRD HSS.

Kegiatan rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi dengan agenda acara penyampaian pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

Rapat Paripurna DPRD HSS ini juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD H M Kusasi, Wakil Ketua II Rodi Maulidi, para kepala SKPD Kabupaten HSS, para anggota dewan dan para perwakilan SKPD di Kabupaten HSS.

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Dahnial Kifli
Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Dahnial Kifli (istimewa/kominfo hss)

Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten HSS.

Dikatakannya, pihak eksekutif akan selalu mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," katanya.

Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi
Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi (istimewa/kominfo hss)

Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun sebelumnya dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Diharapkan opini WTP nantinya akan dapat terus dipertahankan untuk ke depannya.

Terkait dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari BPK RI, Pj Bupati menjelaskan rekomendasi tersebut bersifat material dan administrasi.

Hingga saat ini, ada rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, ada pula yang masih dalam proses penyelesaian.

Dahnial juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten HSS akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, seperti melaksanakan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan konsultasi ke BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mengenai pengawasan terhadap retribusi dan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dahnial mengatakan dalam pengelolaan PAD, pengawasan yang intens oleh pemerintah daerah menjadi salah satu poin penting.

Baik itu pengawasan terhadap peraturan aparat pemerintah daerah, maupun pengawasan terhadap ketaatan masyarakat.

"Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi. Sehingga pada akhirnya pajak daerah dan retribusi dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD dalam upaya pembangunan di Kabupaten HSS," tambahnya. (AOL/*).

Penulis: Aprianto
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved