Berita Banjar

Pemkab Susun Raperda Bongkar Bangunan Tak Penuhi IMB

Belajar dari pengalaman dalam penindakan terhadap bangunan tidak ber IMB, Pemkab Banjar ingin memberikan efek jera.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJAR — Belajar dari pengalaman dalam penindakan terhadap bangunan tidak ber-IMB di Jalan A Yani Km 40, dekat Masjid Alkaromah diketahui milik warga bernama Hakim dan bangunan di Pesayangan warung Kue Bolu Hj Enong, yang hanya dikenakan denda, Pemkab Banjar ingin memberikan efek jera.

Bersama Komisi III DPRD Kabupaten Banjar membahas Raperda No 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan dan gedung. Pada perda yang lama itu tidak memuat tentang pembongkaran, selama ini hanya denda sebagai sanksi administratif.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Achmad Noor mengatakan, pada Perda terdahulu tidak ada tentang pembongkaran, sedangkan pada Perda yang baru ini akan ada pembongkaran. Pihaknya menyadari pada perda terdahulu tidak memberikan efek jera.

Baca: Susunan Pemain & Live Streaming Indosiar Persebaya vs PSMS di Liga 1 2018 Malam Ini

“Dengan demikian, masyarakat akan lebih perhatian terhadap kelengkapan izin IMB nya,” katanya, Rabu (18/7).

Dijelaskannya seperti toko kue Hj Enong di Pesayangan tidak memenuhi sepadan jalan dan sudah putusan sidang di pengadilan dan sanksinya hanya denda. Pihaknya sangat menyayangkan demikian, bahkan sekarang justru membangun pagar.

Pelaksanaan eksekusi pembongkaran nantinya bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Banjar. Pihaknya mengharapkan Raperda tersebut segera disyahkan dan masyarakat bisa langsung menyesuaikannya.

Baca: Varsha Strauss, Wanita Berambut Pirang Calon Istri Panji Trihatmodjo Adalah Adik Gitaris Ternama Loh

“Bagi yang sudah lebih dulu terlanjur membangun, nantinya akan ditinjau lagi, apakah pemiliknya bisa menyesuaikan atau nanti ada semacam pemutihan. Intinya tidak mempersulit masyarakat,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar, H Ahmadi mengatakan, sanksi pembongkaran ini bisa masuk dalam sanksi administrasi. Jika ada kewenangan tersebut dalam perda, pihaknya tentu siap melaksanakan aturan.

“Masyarakat bisa memahami, karena kami dalam melakukan eksekusi pembongkaran sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Baca: Susunan Pemain & Live Streaming Indosiar Persebaya vs PSMS di Liga 1 2018 Malam Ini

Ditambahkannya, saat ini pun pihaknya sudah mulai intensif mengawasi bangunan yang sudah ada terkait perizinannya. Tujuannya dalam rangka menertibkan bangunan yang tidak berizin sekaligus meningkatkan PAD.

Ketua Komisi III DPRD Banjar, Kasmali didampingi Anggota Komisi III, Mardani mengatakan, Perda No 4 tahun 2014 masih lemah dalam hal memberikan sanksi. Adanya revisi perda ini masyarakat aktif terhadap IMB.

“Namun terhadap bangunan yang sudah berdiri sebelum perda ini ada semacam pengecualian. Intinya jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya. (banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help